DPR Setujui Rencana Anggaran Tahun 2026 Kemhan

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI menyetujui rencana anggaran pertahanan untuk Tahun Anggaran 2026. Hal itu terungkap dalam rapat kerja tertutup Komisi I DPR beserta Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

Rapat juga diikuti pimpinan tiga matra TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsekal TNI M Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Muhammad Ali.

“Pagi hari ini tadi kita melaksanakan rapat kerja antara pemerintah, Kemhan dan TNI, dengan DPR, pada intinya kami menyampaikan rencana anggaran di tahun 2026” ungkap Donny.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengawasan di Pos Perbatasan RI-Timor Leste

“Alhamdulilah dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026,” terang Donny.

Donny mengaku Kemhan mendapatkan anggaran yang cukup pada tahun 2026.

Artinya, kata Donny, Kemhan bisa meningkatkan kemampuan pertahanan hingga bisa membangun kekuatan, meningkatkan menambah jumlah alat peralatan pertahanan.

Baca Juga: Efek Kebijakan Imigrasi Trump, Komisi I DPR: Dubes AS Harus Jembatani Masalah Status WNI

Namun, Donny mengaku pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan, ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

“Inti dari pembangunan pertahanan ini adalah kita adalah defense supporting economy, jadi kita juga peralatan pertahanan kita ini juga untuk menjamin stabilitas keamanan negara ini, dan tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi, yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pihaknya membutuhkan tambahan anggaran pertahanan sebesar Rp184 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. 

Baca Juga: Insiden Penembakan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan

Pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan prioritas pertahanan RI.

"(Butuh) Rp184 triliun," singkat Sjafrie usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/7).

Di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Kemenkeu menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp1.157,77 triliun.

Dari jumlah tersebut, Kementerian Pertahanan ditetapkan mendapat pagu indikatif belanja sebesar Rp167,4 triliun. Jumlah tersebut menempatkan instansi Kemhan berada di posisi kedua dengan pagu terbesar setelah Badan Gizi Nasional (BGN), sebesar Rp217,86 triliun. (ykb)