DPR: Pelatihan Pengelola Kopdes tak Perlu Latsarmil tapi Fokus Manajerial

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KDKMP/KNMP) diarahkan sepenuhnya pada penguatan kemampuan manajerial.

Hal itu merespons adanya insiden meninggalnya lima peserta SPPI saat mengikuti Latsarmil.

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan yang diterapkan pemerintah.

Baca Juga: Kemhan Akhiri Latsarmil Calon Manajer Kopdes, Komisi I: Jangan Ada Korban Lagi

"Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Puan menegaskan kejadian serupa tidak boleh kembali terulang dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Puan mendukung keputusan Kementerian Pertahanan yang menghentikan format Latsarmil bagi peserta SPPI dan menggantinya dengan program Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

Puan menilai perubahan tersebut merupakan langkah tepat untuk menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan kompetensi calon pengelola koperasi desa.

Baca Juga: TB Hasanuddin Usul Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus: Negara Bisa Hemat Anggaran

Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada perubahan nomenklatur pelatihan, melainkan menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, mekanisme seleksi peserta, standar kesehatan, hingga metode pelaksanaan.

"Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh," ujarnya.

Puan juga mengingatkan tugas utama para peserta SPPI nantinya adalah mengelola koperasi desa sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Materi pelatihan, kata Puan, seharusnya lebih menitikberatkan pada kemampuan kepemimpinan, tata kelola koperasi, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga pengembangan usaha desa.

Baca Juga: DPR Tahan Publikasi Draf RUU Keamanan Siber Demi Cegah Disinformasi

"Rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan," jelas Puan.

Puan menuturkan orientasi pelatihan harus disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab peserta setelah ditempatkan di daerah, sehingga kompetensi yang dibangun benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan.

Puan berjanji DPR akan terus mengawal hasil evaluasi pemerintah terhadap program SPPI, termasuk memastikan berbagai rekomendasi perbaikan benar-benar diterapkan agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut berlangsung lebih aman.
"Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan. Nanti akan kami tindaklanjuti. Kita lihat dulu," pungkasnya.