DPR Ingatkan Hibah Kapal Induk Garibaldi Jangan jadi Beban TNI dan APBN

Jakarta, IDM – Rencana pemerintah menerima hibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia menjadi sorotan di Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menuturkan hibah alutsista strategis sebesar kapal induk tidak bisa diperlakukan seperti hibah persenjataan biasa.

Menurutnya, keputusan tersebut harus melalui pembahasan yang matang sejak awal karena menyangkut strategi pertahanan nasional, postur TNI, hingga beban anggaran negara dalam jangka panjang.

Dalam rapat bersama pemerintah, TB Hasanuddin mengungkapkan sejatinya DPR mengapresiasi niat baik Pemerintah Italia yang bersedia menghibahkan kapal induk kepada Indonesia.

Baca Juga: Soal Pelibatan TNI di Urusan Pajak, DPR: Jangan Sampai Wajib Pajak Merasa Diintimidasi

Namun, ia menilai proses komunikasi kepada DPR dilakukan terlalu mendadak sehingga ruang pembahasan menjadi sangat terbatas.

"Kalau hibah mortir, meriam kecil, atau bahkan tank mungkin tidak menjadi persoalan besar. Tetapi kalau hibah kapal induk yang merupakan alutsista strategis dan memiliki dampak terhadap persepsi negara-negara tetangga, seharusnya prosesnya tidak dilakukan secara mendadak," ujarnya.

TB Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang diterima Komisi I, parlemen Italia sebenarnya telah menyetujui hibah tersebut sejak 8 Mei, sementara DPR baru menerima surat pada 20 Juli sebelum diminta memberikan persetujuan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi sejak awal agar DPR dapat memberikan masukan terhadap aspek strategis maupun fiskal.

TB Hasanuddin menegaskan DPR tetap menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Italia atas hibah tersebut.

Pasalnya, kata TB Hasanuddin, harga sebuah kapal induk modern dapat mencapai ratusan triliun rupiah sehingga tawaran hibah tentu memiliki nilai strategis.

Baca Juga: Gudang Munisi TNI di Madiun Meledak, DPR Desak Audit Nasional dan Evaluasi Total Keamanan Amunisi

"Bagaimanapun juga kita harus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Italia yang bersedia memberikan hibah kapal induk kepada Indonesia," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hibah bukan berarti bebas biaya.

Apalagi, ITS Giuseppe Garibaldi telah berusia sekitar 40 tahun, mendekati batas usia operasional normal kapal perang yang umumnya berkisar 40–45 tahun. Dengan kondisi tersebut, kapal diperkirakan hanya memiliki sisa masa pakai sekitar satu dekade.

TB Hasanuddin menjelaskan tantangan terbesar justru muncul setelah kapal diterima. Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan biaya operasional sekitar 5 juta euro per bulan, atau sekitar Rp101 miliar, untuk menjaga kapal tetap beroperasi.

Selain biaya operasional, kapal tersebut juga memerlukan proses retrofit dengan nilai yang tidak kecil. Berdasarkan paparan pemerintah sebelumnya, biaya modernisasi diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun, bahkan dapat meningkat hingga sekitar Rp16,8 triliun, bergantung pada spesifikasi yang diinginkan TNI.

"Artinya kita harus menghidupkan kapal ini dengan anggaran yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah ini tidak akan membebani anggaran TNI, khususnya TNI Angkatan Laut?" kata TB Hasanuddin.

Baca Juga: Ledakan Gudang Munisi TNI Bikin Geger, DPR Minta Evaluasi Total Sistem Keselamatan

Menurut mantan perwira TNI AD tersebut, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesesuaian kapal induk dengan doktrin pertahanan Indonesia.

Ia mengingatkan selama bertahun-tahun doktrin pertahanan Indonesia tidak menempatkan kapal induk sebagai kebutuhan utama.
"Dulu kami diajarkan bahwa pulau-pulau kecil Indonesia adalah kapal induk alami bagi pertahanan kita. Tentu doktrin bisa berubah mengikuti dinamika lingkungan strategis, tetapi perubahan itu harus didasarkan pada kajian yang matang," ujarnya.

Ia menilai apabila pemerintah memang ingin mengubah orientasi strategi pertahanan nasional menuju pengoperasian kapal induk, maka perubahan tersebut harus disertai penyesuaian doktrin, konsep operasi, sumber daya manusia, hingga kesiapan anggaran.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan nilai simbolis hibah kapal induk, tetapi juga memperhitungkan biaya siklus hidup (life cycle cost), manfaat strategis, kesiapan doktrin, serta keberlanjutan anggaran agar keputusan yang diambil benar-benar memperkuat pertahanan nasional tanpa mengorbankan efektivitas belanja pertahanan.