DPR Dukung Pembentukan Kodam DIY, Keselamatan dan Risiko Gempa jadi Perhatian Utama
Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X telah menawarkan sejumlah alternatif lahan Sultan Ground (Tanah Kasultanan) yang berpotensi digunakan sebagai lokasi Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di wilayah DIY.
Meski demikian, Sukamta mengingatkan bahwa DIY merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa cukup tinggi.
Baca Juga: Puan Tegaskan Negara Harus Hadir Tangani Bencana Secara Cepat dan Terarah
Oleh karena itu, aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan lokasi dan pembangunan Makodam, terutama untuk fasilitas-fasilitas strategis seperti gudang amunisi dan persenjataan.
“Bangunan perkantoran bisa dirancang tahan gempa, tetapi untuk fasilitas strategis diperlukan kajian khusus agar aman dalam jangka panjang,” ujar Sukamta.
Menurutnya, kajian teknis dan geologis yang mendalam sangat diperlukan agar keberadaan Kodam DIY nantinya tidak hanya memperkuat sistem pertahanan wilayah, tetapi juga menjamin keamanan personel serta masyarakat sekitar.
Adapun Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penganggaran pembentukan Kodam DIY, seiring dengan kesiapan unsur-unsur pendukung lainnya.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Dorong Pembentukan Kodam DIY Berbasis Ketahanan Bencana
Dengan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), pembentukan Kodam baru di DIY ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2026.
Sukamta mengatakan Komisi I DPR RI akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh tahapan pembentukan Kodam DIY.
Pengawasan tersebut meliputi proses penetapan lahan, kesiapan personel, pembangunan fisik, hingga dukungan anggaran yang dibutuhkan.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat pertahanan wilayah darat, sekaligus menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Ykb)
Rekomendasi untuk Anda
PARLEMENLetjen TNI Ariyo Windutomo Ditunjuk jadi Plt Kepala KSP Gantikan Listyo
PARLEMENKomisi I DPR Dorong Presiden Kaji Pencabutan Bintang Mahaputera Listyo Sigit
PARLEMENDPR Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Minta Penanganan Transparan
PARLEMENEl Nino Perparah Ancaman Karhutla Papua Selatan, DPR Tekankan Pemadaman Gambut
PARLEMENKetua DPR RI Soroti Makna dan Tantangan Demokrasi
PARLEMENKomisi I DPR: Indonesia Harus Evaluasi Keanggotaan Board of Peace, Prioritaskan Kepentingan Palestina
PARLEMENKomisi I DPR Ingatkan Batas Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demonstrasi
PARLEMENKetua DPR Puan Tekankan Akuntabilitas Penegakan Hukum Karhutla
PARLEMENKomisi I Dukung Sinergi Polri-Komdigi, Dorong Roadmap Penanganan Kejahatan Digital
PARLEMENKomisi I DPR Bawa Agenda Parlemen Terbuka Indonesia ke Forum Asia
PARLEMENWakil Ketua DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun!
PARLEMEN2.000 Warga Palestina Kehilangan Tempat Tinggal, Komisi I DPR: Jangan Biarkan Tanah Mereka Dirampas!
PARLEMENKetua DPR Minta Relawan Perempuan Penanganan Karhutla Mendapat Perlindungan dan Dukungan Layak
PARLEMENIndonesia Gabung Aliansi Badr, Komisi I DPR Dorong Kolaborasi Pertahanan Empat Negara
PARLEMENKomisi I DPR: Modernisasi Alutsista Jangan Berhenti pada Pengadaan, Industri Pertahanan Harus Naik Kelas
PARLEMENSoal Peluang Maruli dan Tandyo jadi Panglima TNI, Komisi I DPR: Semua Tergantung Presiden
PARLEMENKomisi I DPR: Revisi UU Peradilan Militer Harus Tuntas Substansial, Bukan Sekadar Ubah Norma
PARLEMENKomisi I DPR Dukung Kebijakan Prabowo, Soroti Kepentingan Nasional di Tengah Geopolitik Global
PARLEMENTB Hasanuddin: Putusan MK Pertegas Batas Peradilan Militer dan Umum, Revisi UU Mendesak
PARLEMENKetua DPR Puan Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga di Tengah Karhutla Berkepanjangan
PARLEMENHouthi Serang Bandara Riyadh, Komisi I DPR Desak KBRI Perkuat Pemantauan WNI dan Bantu Jemaah Umrah
PARLEMENBandara Riyadh Dilaporkan Diserang, Komisi I DPR Minta Pemerintah Siapkan Kontingensi Evakuasi WNI
PARLEMENRumah Dinas Perwira TNI Diduga jadi Markas Judol, Komisi I DPR Tekankan Disiplin dan Profesionalisme
PARLEMENWakil Komisi I DPR Desak Dugaan Judi Online di Rumah Dinas TNI Cijantung Diusut hingga Pengendali
Hankam
Deretan Senjata Tempur Denjaka untuk Operasi Khusus Aspek Laut
Di balik nama Detasemen Jalamangkara (Denjaka), tersimpan daya gempur yang ditopang oleh persenjataan lintas platform. Satuan elite penanggulangan teror aspek laut TNI AL ini mengandalkan beragam senapan dan pistol khusus dari berbagai negara untuk menuntaskan misi di tri-matra.
Teknologi
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia
Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.
In Frame
History
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.
