DPR Dorong Penyelesaian MoU Indonesia–UEA, Soroti Pajak Hibah

Jakarta, IDM – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian MoU berpotensi menghambat realisasi berbagai program strategis yang telah disepakati kedua negara.

Utut menyampaikan pada prinsipnya hubungan Indonesia dan UEA berjalan sangat baik, baik dari sisi diplomatik, ekonomi, maupun kerja sama pembangunan.

Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang perlu segera diselesaikan secara lintas kementerian dan lembaga agar kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Korem 061 Suryakancana Tangani Objek Vital Nasional, DPR Dorong Peningkatan Status Tipe A

“MoU itu jangan hanya berhenti di atas kertas. Hambatan-hambatan teknis harus segera dicarikan solusi supaya kerja sama yang sudah disepakati bisa benar-benar diwujudkan,” ujar Utut.

Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan Utut adalah persoalan perpajakan terhadap hibah yang diberikan oleh Pemerintah UEA kepada Indonesia.

Ia menyoroti kasus pembangunan rumah sakit yang merupakan hibah dari UEA, yang telah diserahkan pada tahun 2024 dan direncanakan akan diresmikan pada 2025.

Menurutnya, tidak semestinya hibah kemanusiaan atau pembangunan masih dibebani kewajiban pajak.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPR Tegaskan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza untuk Misi Perdamaian

“Ini hibah, orang sudah membantu, kok masih dikenakan pajak. Ini logikanya harus diluruskan. Hal seperti ini perlu segera disampaikan dan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak agar hibah tidak sampai dibebani pajak,” tegasnya.

Utut menilai, apabila persoalan perpajakan hibah tidak segera diselesaikan, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesan negatif di mata mitra internasional dan dapat mengganggu kepercayaan dalam kerja sama ke depan.

Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan berpihak pada semangat kerja sama internasional, khususnya untuk bantuan yang bersifat nonkomersial.

Selain membahas aspek teknis kerja sama, Utut juga menyinggung keberhasilan UEA sebagai negara yang relatif muda namun mampu berkembang pesat dalam berbagai sektor.

Baca Juga: DPR Apresiasi RI Gabung Dewan Perdamaian, Ingatkan Komitmen Palestina Merdeka

Ia menilai pengalaman UEA patut menjadi pembelajaran bagi Indonesia, terutama dalam hal menjaga persatuan dan soliditas antaremirat demi mencapai kemajuan bersama.

“UEA itu negara muda, tetapi mereka bisa maju karena ada kesatuan visi dan kekompakan antarwilayahnya. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa persatuan adalah modal utama untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan,” kata Utut.

Komisi I DPR RI, lanjut Utut, akan terus mendorong pemerintah agar lebih proaktif menyelesaikan berbagai kendala dalam hubungan bilateral Indonesia–UEA.

Tak hanya itu, Utut juga meminta pemerintah agar memastikan seluruh kesepakatan kerja sama berjalan efektif, transparan, dan saling menguntungkan bagi kedua negara. (Ykb)