DPR Dorong Penguatan Kesiapsiagaan Nasional Hadapi Ancaman Karhutla 2026

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan tantangan terhadap kesiapsiagaan nasional yang membutuhkan respons terpadu lintas sektor.

Maka, pemerintah didorong memperkuat langkah mitigasi dan penanganan Karhutla di tengah proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.

Menurut Puan, meningkatnya risiko Karhutla akibat potensi fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua tahun 2026 harus diantisipasi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional.

Hal tersebut mencakup perlindungan masyarakat, kesiapan infrastruktur darurat, hingga penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah rawan kebakaran.

Baca Juga: Komisi I Dorong Penyempurnaan RUU KKS demi Kepastian Hukum dan Keamanan Siber Nasional

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, warga dengan penyakit komorbid, serta penyandang disabilitas,” ujar Puan.

Ia menilai ancaman Karhutla yang berulang setiap tahun memerlukan kesiapsiagaan yang lebih terstruktur, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, BNPB, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Puan juga meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas aktivitas masyarakat sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap sektor ekonomi dan pelayanan publik.

“Ketika ISPU harian melampaui ambang batas, pemerintah harus bergerak cepat memberikan rekomendasi aktivitas masyarakat dan memastikan layanan dasar tetap berjalan,” tegasnya.

Baca Juga: Relawan WNI Diduga Disiksa saat Ditahan Israel, DPR Minta Diplomasi RI Naikkan Tekanan ke Forum PBB

Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, Puan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas operasi penanggulangan Karhutla, termasuk ketersediaan armada pemadaman udara dan dukungan logistik di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” ungkapnya.

Puan menilai kemampuan mobilisasi sumber daya udara menjadi faktor penting dalam mempercepat respons terhadap kebakaran yang meluas, terutama di wilayah gambut dan kawasan dengan akses darat terbatas.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi bencana yang berpotensi mengganggu keamanan manusia (human security) dan ketahanan wilayah.

Baca Juga: DPR: TNI AL Berhak Hentikan Kapal Apa Pun yang Ancam Kedaulatan NKRI

Selain penanganan darurat, Ketua DPR RI juga menekankan perlunya strategi pemulihan pascabencana yang mencakup rehabilitasi lahan, perbaikan infrastruktur terdampak, serta dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat Karhutla.

“Karhutla merupakan krisis yang menguji koordinasi dan kesiapan seluruh elemen bangsa. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antarinstansi agar dampaknya terhadap masyarakat dan ketahanan nasional dapat diminimalkan,” ujar Puan.

Ia pun meminta pemerintah daerah menyediakan kanal pelaporan cepat yang terintegrasi dengan dinas kesehatan dan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat terkait oksigen, obat-obatan, maupun evakuasi dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Dengan meningkatnya risiko Karhutla pada 2026, Puan berharap seluruh instrumen negara dapat memperkuat kesiapsiagaan sejak dini sehingga penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga keselamatan rakyat dan ketahanan negara.