Dorong Reformasi PBB, Komisi I Minta Hak Veto Dihapus

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menekankan substansi pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York patut diapresiasi.

Selain menyuarakan dukungan terhadap perdamaian dunia, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan global dan penguatan peran PBB.

“Dari sisi substansi, pesan Pak Prabowo jelas: dunia membutuhkan persatuan, perdamaian, dan PBB yang kuat,” tegas Taufiq.

Baca Juga: Komisi I Soroti Dugaan Penyelundupan Senjata OPM dari Australia

Namun, Taufiq mendesak PBB benar-benar dapat berperan sebagai lembaga demokratis, diperlukan reformasi mendasar. Ia menyoroti khususnya soal hak veto yang selama ini hanya dimiliki negara-negara tertentu.

“Kalau PBB mau menjadi lembaga demokratis, maka tidak boleh ada hak veto. Apalagi dalam hal penting seperti persetujuan kemerdekaan Palestina. Saat ini, 142 negara sudah menyetujui hak kemerdekaan Palestina, hanya sedikit yang menolak,” ungkapnya.

Maka, Taufiq mendorong agar proses pengambilan keputusan di PBB dilakukan secara lebih demokratis. “PBB harus melakukan reformasi besar-besaran, terutama dalam komposisi hak anggota. Hanya dengan begitu, PBB bisa benar-benar menjadi rumah besar demokrasi dunia,” ujarnya.

Baca Juga: Anggota DPR Dukung Penuh Seruan Prabowo Soal Palestina di Sidang Umum PBB

Taufiq juga menilai pidato Presiden Prabowo memiliki arti penting, tidak hanya dari segi posisi yang strategis, tetapi juga karena Indonesia kembali tampil dalam forum internasional tersebut setelah cukup lama absen.

“Ini cukup membanggakan, karena pemimpin negara kita sudah lama tidak tampil di Sidang Majelis Umum PBB,” pungkasnya. (Ykb)