Denmark Tingkatkan Pengeluaran Pertahanan dan Hentikan Penggunaan Gas Rusia

Jakarta, IDM - Perdana Menteri Mette Frederiksen mengatakan Denmark akan secara signifikan meningkatkan anggaran pertahanannya dan bertujuan untuk menjadi independen dari gas alam Rusia dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina.
Denmark akan meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Negara Nordik itu juga ingin melepaskan ketergantungannya pada gas alam Rusia sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina.
Dilansir dari Reuters, berdasarkan kesepakatan partai-partai di parlemen, Denmark akan meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara bertahap untuk mencapai 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2033, setara dengan peningkatan pengeluaran pertahanan tahunan sekitar 18 miliar mahkota atau 2,64 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan dari Partai-partai Denmark juga sepakat menyisihkan 7 miliar crown selama dua tahun ke depan untuk memperkuat pertahanan, diplomasi, dan upaya kemanusiaan Denmark.
"Masa bersejarah membutuhkan keputusan bersejarah". kata Frederiksen pada konferensi pers di Kopenhagen.
Frederiksen juga menambahkan keputusan ini merupakan "investasi pertahanan Denmark terbesar" di masa modern. Pada tahun 2019 lalu Denmark setuju untuk meningkatkan pengeluaran pertahannya dari 1,35 persen dari output ekonomi menjadi 1,55 persen pada tahun 2023.
Namun anggota-anggota pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO) dibawah tekanan Amerika Serikat (AS) agar anggaran pertahannya mencapai target NATO yakni 2 persen dari PDB. Pekan lalu Jerman juga mengatakan akan meningkat anggaran pertahanannya menjadi 2 persen dari PDB dan mempercepat dependensi dari energi Rusia.
"Serangan tak berguna dan brutal Putin di Ukraina telah menandai era baru di Eropa, sebuah realitas baru," kata Frederiksen.
"Perjuangan Ukraina bukan hanya Ukraina, ini adalah ujian kekuatan untuk semua yang kami yakini, nilai-nilai kami, demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan kebebasan." Tambahnya.
Untuk mengakomodasi kenaikan anggaran pertahanan, Denmark melonggarkan pengeluaran saat dan defisit akan menjadi negatif setelah 2025.
Frederiksen mengatakan partai-partai di parlemen utama telah sepakat bahwa Denmark harus sesegera mungkin independent dari gas Rusia, meskipun belum ada kerangka waktu yang ditentukan.
Mereka juga sepakat menggelar referendum 1 Juni untuk menentukan apakah akan berpartisipasi dalam Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) Uni Eropa, hampir 30 tahun setelah Denmark memilih untuk tidak ikut.
Berpartisipasi dengan CSDP akan memungkinkan Denmark untuk mengambil bagian dalam operasi militer bersama Uni Eropa, untuk bekerja sama dalam pengembangan dan perolehan kemampuan militer dalam kerangka kerja Uni Eropa.
Denmark mendapatkan beberapa pengecualian sebagai anggota Uni Eropa, seperti tidak menggunakan mata uang Euro dan dapat dengan bebas menentukan sendiri kebijakan pertahanan dan keamanannya. Sesuai dengan perjanjian Maastricht hasil dari referendum 1992 yang menjadi dasar dari Uni Eropa modern. (ADT)
Hankam

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD
TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Teknologi

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia
Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.
In Frame

History

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.































































































