Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Para pemimpin Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland menandatangani di sela-sela Sidang Umum PBB untuk memperkuat keamanan di Arktik dan Atlantik Utara pada Selasa (22/9).
Perusahaan teknologi pertahanan asal Denmark, Sky-Watch, resmi meluncurkan sistem pesawat udara tanpa awak (UAV) jarak jauh terbaru bernama RQ-70 Dainn. Drone ini dirancang untuk mendukung misi intelijen, pengawasan, pengintaian, serta akuisisi target dengan kemampuan operasional yang lebih luas dan fleksibel.
Denmark mengambil sikap yang cukup mengejutkan di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Meski tidak mendukung keputusan Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk berperang dengan Iran, Denmark justru memberi sinyal ingin tetap membantu mengamankan Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Denmark mengatakan bahwa peningkatan pasukan militer negaranya di Greenland bukan ditunjukkan untuk memprovokasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, melainkan mengatasi kekhawatiran akan keamanan wilayah tersebut.
Menteri Pertahanan (Menhan) Denmark Troels Lund Poulsen mengatakan negaranya dan Greenland mengusulkan untuk membentuk misi NATO di Arktik. Hal itu dilakukan di tengah ancaman AS untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut.
Denmark mengerahkan lebih banyak pasukan bersenjata ke Greenland di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa ia akan mengambil tindakan tegas untuk menghilangkan "ancaman Rusia" di Greenland.
Pasukan dari Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya telah mulai berdatangan ke Greenland untuk membantu meningkatkan keamanan pulau Arktik tersebut.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa negaranya perlu "memiliki" Greenland untuk mencegah Rusia dan Cina melakukannya lebih dulu.
Greenland dan Denmark sepakat memperkuat hubungan bilateral sebagai tanggapan atas keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengendalikan pulau tersebut.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Para pemimpin Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland menandatangani di sela-sela Sidang Umum PBB untuk memperkuat keamanan di Arktik dan Atlantik Utara pada Selasa (22/9).
Perusahaan teknologi pertahanan asal Denmark, Sky-Watch, resmi meluncurkan sistem pesawat udara tanpa awak (UAV) jarak jauh terbaru bernama RQ-70 Dainn. Drone ini dirancang untuk mendukung misi intelijen, pengawasan, pengintaian, serta akuisisi target dengan kemampuan operasional yang lebih luas dan fleksibel.
Denmark mengambil sikap yang cukup mengejutkan di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Meski tidak mendukung keputusan Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk berperang dengan Iran, Denmark justru memberi sinyal ingin tetap membantu mengamankan Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Denmark mengatakan bahwa peningkatan pasukan militer negaranya di Greenland bukan ditunjukkan untuk memprovokasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, melainkan mengatasi kekhawatiran akan keamanan wilayah tersebut.
Menteri Pertahanan (Menhan) Denmark Troels Lund Poulsen mengatakan negaranya dan Greenland mengusulkan untuk membentuk misi NATO di Arktik. Hal itu dilakukan di tengah ancaman AS untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut.
Denmark mengerahkan lebih banyak pasukan bersenjata ke Greenland di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa ia akan mengambil tindakan tegas untuk menghilangkan "ancaman Rusia" di Greenland.
Pasukan dari Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya telah mulai berdatangan ke Greenland untuk membantu meningkatkan keamanan pulau Arktik tersebut.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa negaranya perlu "memiliki" Greenland untuk mencegah Rusia dan Cina melakukannya lebih dulu.
Greenland dan Denmark sepakat memperkuat hubungan bilateral sebagai tanggapan atas keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengendalikan pulau tersebut.
