Jakarta, IDM – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas memburuknya situasi di Myanmar, yang telah dipimpin oleh junta militer selama tiga tahun.
Dilansir dari Un.org, Kamis (1/2), Guterres menggarisbawahi pentingnya memulihkan pemerintahan yang demokratis. Ia juga kembali mengecam segala bentuk kekerasan, dan mendesak agar pihak-pihak terkait segera menghentikan permusuhan dan menjamin perlindungan bagi warga sipil.
Baca Juga: Pesawat Tempur F-16 Jatuh di Lepas Pantai Korsel, Pilot Berhasil Selamat
“Sekjen (PBB) mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan warga sipil dan penghentian permusuhan,” tulis pernyataan tersebut.
“Tindakan kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.
Baca Juga: Tiga Negara NATO Sepakat untuk Percepat Postur Militer ke Sisi Timur
Situasi Myanmar menjadi kacau sejak militer merebut kekuasaan dengan menahan para pemimpin politik dan pejabat pemerintah termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Junta militer juga dilaporkan telah menggunakan kekuatan bersenjata untuk menumpas protes hingga beberapa perang saudara pecah yang menewaskan ribuan orang.
Selain menyerukan penghentian konflik, PBB bersama badan kemanusiaan lain telah membentuk rencana bantuan kemanusiaan untuk menjangkau 5,3 juta orang yang terkena dampak paling parah pada bulan Desember tahun lalu. Namun, Guterres menekankan perlunya tindakan kolektif yang serius untuk mendukung rakyat Myanmar sekaligus membantu menjamin perdamaian jangka panjang. (bp)