Sekjen PBB Serukan Tata Kelola AI Inklusif

Jakarta, IDM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyerukan tata kelola global yang inklusif untuk Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). Menurutnya, teknologi itu harus dibentuk dan dikelola oleh semua negara, bukan hanya segelintir pihak.

Hal itu ia ungkapkan saat 'World Artificial Intelligence Conference' di Shanghai, Cina pada Jumat (17/7). Guterres menilai AI sebagai peluang terbesar umat manusia di abad ke-21, sekaligus salah satu risiko terbesar.

"Teknologi yang akan membentuk masa depan umat manusia harus dibentuk oleh seluruh umat manusia. AI tidak dapat diatur oleh segelintir negara atau perusahaan," katanya, melansir UN News.

Baca Juga: Korsel, AS dan Jepang Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Menurutnya, langkah selanjutnya perlu fokus pada mengubah komitmen menjadi dukungan praktis sehingga semua negara dapat memperoleh manfaat dari pengembangan AI. Meskipun AI berpotensi untuk meningkatkan berbagai bidang termasuk pendidikan, sistem pangan, dan lapangan kerja, banyak negara berkembang yang berisiko tertinggal.

"Sepertiga umat manusia masih belum terhubung ke internet," katanya, sambil menyoroti bahwa keahlian teknis, dan investasi masih terkonsentrasi di sejumlah negara.

Tanpa mengatasi kesenjangan ini, AI dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang lebih besar, kesenjangan yang lebih besar dalam pendapatan, kesempatan, dan keamanan. Dengan demikian, ia akan segera merekomendasi pembentukan Dana Global untuk AI.

Baca Juga: AS Serang Iran Enam Malam Beruntun, 8 Orang Tewas

Ia menguraikan tiga prioritas untuk tata kelola AI global yakni memperluas kapasitas AI di negara-negara berkembang, menetapkan standar keselamatan internasional, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

"Tidak ada sistem AI yang boleh diberikan kepada anak-anak sebelum terbukti aman," pungkasnya.