Presiden Prabowo di KTT BRICS: PBB Harus Representatif, Perdagangan Jangan Dipersenjatai

Jakarta, IDM – Presiden Prabowo Subianto mendesak reformasi PBB dan lembaga keuangan internasional di KTT BRICS 2026. Prabowo menegaskan perdagangan dan mata uang tidak boleh dijadikan alat tekanan politik antarnegara.

Pesan tajam itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism (Tata Kelola Global Inklusif dan Penguatan Multilateralisme) di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9). Prabowo mengingatkan pentingnya sistem dunia yang lebih adil bagi negara berkembang.

Baca Juga: Houthi Klaim Kuasai Enam Wilayah di Yaman

"PBB harus lebih representatif, lebih responsif, dan lebih mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat kita. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan internasional kita juga harus berkembang. Perdagangan dan mata uang tidak boleh dipersenjatai," tegas Prabowo, dikutip dari laman Setneg RI, Minggu (13/9).

Prabowo menilai BRICS, blok ekonomi yang mewakili Global South atau kelompok negara berkembang di belahan bumi selatan, punya posisi tawar raksasa untuk mengubah tatanan tersebut. Kekuatan pasar dan pasokan energi anggota BRICS menjadi kunci utama.

Baca Juga: Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur Usai ‘Freedom Edge 2026’ Berakhir

"BRICS mewakili setengah dari seluruh umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian global serta perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar di dunia dan para produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang sangat besar," ujarnya.

Ia mendorong seluruh anggota BRICS mengoneksikan pasar, modal, teknologi, dan pengetahuan. Menurut Prabowo, kemitraan ini penting agar negara berkembang bisa membiayai pemulihan ekonomi serta menjaga ketahanan pangan dan energi secara mandiri tanpa terus bergantung pada arus tatanan lama.