Pakar PBB Serukan Perlindungan Warga Palestina di Wilayah Pendudukan Ilegal Israel

Jakarta, IDM – Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Palestina, Francesca Albanese menyerukan pengerahan pasukan global untuk melindungi warga sipil di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki Israel.

"Kehadiran perlindungan internasional di Tepi Barat/Yerusalem Timur dan Gaza sangatlah mendesak. Berdasarkan ketetapan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), negara-negara ketiga memiliki kewajiban untuk bertindak guna mengakhiri pendudukan ilegal Israel," tulis Albanese melalui platform X FranceskAlbs, Senin (24/8).

Baca Juga: Empat Negara Kecam Proyek Perluasan Pendudukan Ilegal Israel

Ia merujuk pada ketetapan ICJ Juli 2024, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan negara-negara lain berkewajiban untuk tidak membantu melanggengkan pendudukan tersebut. Dewan Keamanan PBB telah berulang kali gagal mengambil tindakan terkait Gaza dan Tepi Barat akibat veto dari Amerika Serikat (AS), salah satu dari lima anggota tetap.

Ia juga mempertanyakan apakah upaya diplomatik Sekretaris Jenderal PBB, bersama dengan mekanisme 'Uniting for Peace' yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB, dapat membantu mengatasi kebuntuan di Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga: Indonesia dan Cina Tekankan Komitmen Menjaga Perdamaian di Kawasan

"Akankah upaya mediasi Sekretaris Jenderal PBB dan Majelis Umum PBB melalui resolusi Uniting for Peace membantu mengatasi kelumpuhan Dewan KeamananPBB?," pungkasnya.

Uniting for Peace atau Resolusi 377 A memberi wewenang kepada Majelis Umum PBB untuk menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional, termasuk memberi rekomendasi penggunaan kekuatan militer ketika Dewan Keamanan PBB tidak dapat bertindak karena tidak adanya kesepakatan bulat antaranggota tetapnya.