KKB Bakar Pesawat Perintis di Yahukimo, Bukti Ancaman tak Lagi Serang Aparat

Jakarta, IDM – Insiden pembakaran pesawat perintis milik PT AMA di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi eskalasi serius ancaman keamanan di wilayah timur Indonesia.

Serangan tersebut menunjukkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak lagi hanya menyasar aparat keamanan, tetapi mulai menyerang infrastruktur sipil yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di pedalaman Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyebut pembakaran pesawat yang melayani jalur perintis memiliki konsekuensi strategis jauh melampaui aspek keamanan semata.

Mengingat sebagian besar wilayah pegunungan Papua hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara. Sehingga operasional penerbangan akan berdampak langsung terhadap distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Komisi I DPR Pastikan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber Dibahas Terbuka

"Peristiwa pembakaran pesawat AMA di Kampung Balinggama menunjukkan bahwa ancaman keamanan di Papua Pegunungan tidak lagi hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga telah mengganggu jalur logistik dan transportasi udara yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat," ujar Amelia.

Menurutnya, lokasi kejadian yang hanya dapat diakses melalui jalur udara memperlihatkan betapa vitalnya moda transportasi udara bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di daerah terpencil.

Amelia berpandangan serangan terhadap pesawat perintis merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional, bukan sekadar gangguan keamanan lokal.

Amelia juga mengutuk keras aksi pembakaran pesawat sipil tersebut.

Ia menilai serangan terhadap penerbangan yang melayani masyarakat dan misi kemanusiaan merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan warga sipil serta berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional apabila objek yang diserang merupakan fasilitas sipil.

"Saya pribadi mengutuk keras serangan terhadap penerbangan sipil. Serangan terhadap pesawat yang melayani masyarakat dan misi kemanusiaan merupakan ancaman terhadap keselamatan warga sipil serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional apabila sasarannya adalah objek sipil," tegasnya.

Baca Juga: Komisi I DPR Perkuat Fondasi Hukum Kerja Sama Pertahanan Indonesia Bersama Turki dan Malaysia

Amelia menilai penanganan situasi keamanan di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Ia mendorong pemerintah memperkuat sinergi antara TNI, Polri, aparat intelijen, dan pemerintah daerah agar respons terhadap ancaman dapat dilakukan secara terpadu.

Selain operasi keamanan, menurutnya pendekatan sosial, pembangunan, serta perlindungan masyarakat harus berjalan beriringan guna mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata sekaligus meningkatkan kehadiran negara di wilayah-wilayah rawan konflik.

Secara operasional, Amelia menuturkan terdapat tiga langkah prioritas yang perlu menjadi perhatian aparat keamanan.
Pertama, mengutamakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban serta mengamankan lokasi kejadian bersama Polri.

Kedua, memperkuat kemampuan intelijen sebelum setiap penerbangan menuju daerah rawan agar potensi penyergapan dapat dideteksi lebih dini.

Ketiga, memastikan keberlangsungan penerbangan perintis tetap terjaga karena menjadi satu-satunya akses distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat pedalaman.

Baca Juga: Kemhan Benahi Total Program SPPI, Investigasi Gabungan dan Pengawasan Kesehatan Diperketat

Ia mengingatkan penghentian penerbangan akibat faktor keamanan akan menimbulkan dampak domino yang besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terhambatnya pasokan bahan pangan, distribusi obat-obatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas pemerintahan.

Amelia menuturkan bahwa keamanan ruang udara Papua kini telah menjadi bagian integral dari sistem pertahanan dan ketahanan nasional.

Negara, kata dia, harus mampu menjamin keselamatan penerbangan sipil agar roda kehidupan masyarakat di wilayah pegunungan tetap berjalan.

"Insiden ini menjadi pengingat bahwa keamanan udara di Papua bukan hanya isu pertahanan, tetapi juga isu ketahanan nasional. Ketika pesawat perintis tidak lagi aman beroperasi, yang terdampak bukan hanya aparat negara, melainkan ribuan warga yang bergantung sepenuhnya pada transportasi udara," pungkasnya.