Ini Tanggapan Hamas Terkait Rencana Pengerahan Pasukan ISF dan Pelucutan Senjata

Jakarta, IDM – Otoritas Hamas Osama Hamdan menanggapi rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF) di Jalur Gaza, termasuk oleh Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan dalam wawancara program "Al-Masaiya" oleh Al Jazeera Mubasher, pada beberapa waktu lalu. Hamdan menegaskan, setiap pasukan ISF yang dikerahkan ke Jalur Gaza harus memiliki misi yang jelas di perbatasan, yaitu mencegah agresi Israel dan pelanggaran gencatan senjata, tanpa mencampuri urusan internal Gaza.

Ia pun menjelaskan bahwa Hamas telah menghubungi pemerintah Indonesia secara langsung. "Setiap pasukan internasional harus berpegang pada sikap netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel," ujarnya melansir Al Jazeera Mubasher, Jumat (13/2).

Baca Juga: Indonesia-Belanda Pererat Kerja Sama Maritim

Ia menambahkan, "Saya mendengar pesan ini dengan jelas dari pihak Indonesia, yang menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza, dan bahwa misi mereka harus terbatas pada pemisahan warga Palestina dari pasukan pendudukan dan mencegah agresi tanpa campur tangan dalam urusan penduduk."

Lebih lanjut, ia menegaskan posisi faksi-faksi Palestina termasuk Hamas, yang berkomitmen untuk mendukung komite administratif guna mengelola Gaza. Menurutnya, setiap kekuatan asing yang berupaya melemahkan kehendak rakyat Palestina tidak dapat diterima.

Menanggapi isu mengenai pelucutan senjata Hamas, Hamdan menegaskan gerakan perlawanan sudah bergerak selama puluhan tahun dalam membela hak Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel.

"Senjata-senjata ini sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina, dan tidak akan dilepaskan sampai tujuan untuk mendirikan Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya tercapai," ujarnya.

Baca Juga: Tingkatkan Keamanan Arktik, NATO Luncurkan Misi ‘Arctic Sentry’

"Mereka [Israel] telah melakukan genosida terhadap rakyat kami sejak tahun 1948. Yang kami tuntut terlebih dahulu adalah penarikan Israel dan kehadiran pasukan internasional di perbatasan untuk memisahkan pasukan pendudukan dari Palestina dan mencegah pelanggaran gencatan senjata, sebelum diskusi lebih lanjut," jelasnya.

Ia pun mengungkapkan, pihaknya telah menyepakati empat hal yang diraih setelah KTT Sharm el-Sheikh pada tahun lalu, yakni gencatan senjata, pertukaran tawanan, pengiriman bantuan dan penarikan Pasukan Bersenjata Israel. Namun, kata dia, pendudukan Israel menghalangi implementasinya hingga menghambat masuknya bantuan medis.

Menanggapi bergabungnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP), Hamdan menggambarkan keputusan itu sebagai "lelucon". Ia mengingatkan dunia bahwa Netanyahu diincar Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas tuduhan genosida, dan bahwa keanggotaannya menimbulkan pertanyaan tentang makna perdamaian di kawasan tersebut. (bp)