Indonesia Bersama 18 Negara Kecam Peresmian Kedubes Kolombia di Yerusalem

Jakarta, IDM – Indonesia bersama delapan belas negara lainnya mengecam sekaligus menolak peresmian kedutaan besar Republik Kolombia di Yerusalem. Langkah ini bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan merusak upaya internasional untuk mencapai perdamaian yang berdasarkan solusi dua negara.

"Setiap tindakan atau keputusan yang bertujuan untuk mengubah status hukum atau sejarah Yerusalem yang diduduki, atau mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum apa pun," kata Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia dalam pernyataan bersama, dikutip pada Sabtu (17/10).

Baca Juga: Presiden Putin Sebut Rusia Balas Serangan Infrastruktur Ukraina

Dalam pernyataan bersama tersebut, mereka menegaskan bahwa penolakan sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 476 (1980) dan 478 (1980), yang menolak upaya untuk mengubah karakter atau status Yerusalem serta menyerukan kepada negara-negara untuk menarik misi diplomatik mereka dari kota tersebut, yang merupakan bagian dari wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967.

Para menteri mendesak Pemerintah Kolombia untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan tersebut sekaligus memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

"Pemerintah Kolombia juga didesak untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang merugikan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak mereka atas negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," pungkas pernyataan bersama tersebut.

Baca Juga: Presiden Lebanon Desak AS Tekan Israel Berhenti Melakukan Serangan

Adapun, sebanyak 18 negara dalam pernyataan bersama itu merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yakni Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Turki, dan Yaman.

OKI didirikan setelah insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 1969. Peristiwa itu mendorong para pemimpin negara Muslim untuk membentuk wadah kerja sama internasional dalam melindungi tempat-tempat suci Islam sekaligus memperkuat solidaritas negara-negara Muslim di dunia.