Husein Sastranegara Kembali Mengudara, Komisi I DPR: Bandara Sipil Jalan, Pertahanan Tetap Harga Mati

Jakarta, IDM – Reaktivasi rute penerbangan sipil di Bandara Husein Sastranegara membawa angin baru bagi konektivitas dan perekonomian Bandung.
Namun, di balik geliat penerbangan komersial tersebut, Komisi I DPR RI mengingatkan fungsi pertahanan Lanud
Husein Sastranegara tidak boleh tergerus.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai Bandara Husein memiliki posisi strategis yang membuatnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pertahanan udara nasional.
Baca Juga: Lelang Eks KRI Ki Hajar Dewantara jadi Pintu Peremajaan Alutsista TNI
"Daerah ini tidak mungkin dihilangkan dari pangkalan udara," kata Utut seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanud Husein Sastranegara, Jumat (28/8).
Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung militer serta kedekatan kawasan tersebut dengan PT Dirgantara Indonesia membuat aspek pertahanan harus tetap menjadi prioritas.
"Dulu di sini ada battery fuelling buat logistik, buat disbursement para prajurit personel. Jadi itu gak mungkin dihilangkan. Memang di sini banyak bandara, tapi ini gak mungkinlah (menghilangkan fungsi pertahanan udara) dan ini kan juga langsung ada instalasi strategis PT Dirgantara," tegas Utut.
Meski begitu, DPR RI melihat tidak ada pertentangan antara fungsi pertahanan dengan aktivitas penerbangan sipil. Justru, kata Utut, optimalisasi fungsi ganda dapat memberikan manfaat strategis sekaligus ekonomi.
Utut berharap penerbangan komersial membuat Bandung kembali menjadi salah satu simpul mobilitas udara yang mampu mendatangkan wisatawan dan menggerakkan sektor ekonomi lokal.
Baca Juga: Tok! DPR Setujui Lelang Eks KRI Ki Hajar Dewantara
"Karena bandara internasional ini kan akan menarik pengunjung, hotel di Bandung penuh, mi kocok laku lagi, batagor laku ini kan dampaknya langsung buat rakyat," ujarnya.
Pemerintah Kota Bandung pun menyatakan kesiapan mendukung pengoperasian Bandara dan Lanud Husein Sastranegara.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasional menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Apapun dukungan yang bisa kami berikan untuk keselamatan dan keamanan serta kelancaran operasional dari Bandara dan Lanud Husein ini tentu akan kami dukung sepenuhnya," ujar Farhan.
Sementara itu, Komandan Lanud Husein Sastranegara Marsma TNI Irman Fathurahman juga berharap dukungan lintas lembaga tersebut dapat segera diwujudkan.
Baca Juga: DPR Minta Kajian Total sebelum Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah akan menentukan optimalisasi kemampuan pertahanan udara di wilayah.
"Sehingga, kemampuan pertahanan udara khususnya di wilayah teritorial Husein Sastranegara bisa tercapai dan bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya," kata Irman.
Dengan reaktivasi penerbangan sipil, Lanud Husein Sastranegara kini menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk membuktikan kepentingan komersial dan kepentingan pertahanan dapat berjalan beriringan.
Hankam

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD
TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Teknologi

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia
Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.
In Frame

History

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.































































































