Fadli Zon : Permasalahan Papua, Terlihat seperti Diplomasi yang Defensif

Jakarta, IDM - Sejak tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia menerima 14 permintaan klarifikasi dari Special Procedures Mandates Holders (SPMH) terkait isu-isu di Papua. SPMH sendiri merupakan sekelompok pakar independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM PBB terkait implementasi HAM maupun kondisi HAM yang bersifat darurat di suatu negara.

Pada 22 Desember 2021, sejumlah SPMH PBB mengirimkan surat komunikasi bersama (Joint Communication) kepada Pemerintah RI berisi permintaan klarifikasi terhadap dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, eksekusi ekstra-yudisial, penyiksaan dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa diplomasi Indonesia soal Papua terlihat seperti diplomasi yang defensive. Padahal, jumlah korban dari aparat TNI, Polri hingga masyarakat sipil Indonesia justru lebih banyak, kata Fadli dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

"Bagaimana menjadikan ini ofensif diplomasi, bahkan kalau kita lihat jumlah korban lebih banyak di kita, jumlah korban aparat TNI dan Polri saja lebih dari 40, belum lagi masyarakat sipil biasa, ada warga beberapa tahun lalu warga Minang juga banyak yang menjadi korban, ada sembilan yang dibantai," sebut Fadli.

Untuk itu, Fadli menilai posisi diplomasi Indonesia menghadapi hal ini perlu dipertegas.

Sehingga diplomat-diplomat Indonesia juga memiliki pedoman yang jelas bagaimana menghadapi hal tersebut. "Kitalah yang sebenarnya banyak menjadi korban tapi kelihatannya kita ragu-ragu. Status ini seperti apa? Menyebut mereka ini kelompok separatis teroris saja kita nggak berani, menyebutnya masih KKB gitu. Jadi sebenernya statusnya ini apa, agar diplomat kita yang di luar negeri jelas meletakkan definisi terhadap mereka yang melakukan separatisme itu," tutup Fadli. (gin)