Dewan Keamanan PBB Bertemu Membahas tentang Krisis Ukraina

Jakarta, IDM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan darurat pada Senin malam (21/02), di New York untuk membahas meningkatnya pengerahan militer Rusia ke Ukraina.

Konflik yang telah berlangsung lama kini memasuki fase baru saat Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia akan mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina Timur sebagai “republik merdeka”, dan Moskow akan mengerahkan “pasukan penjaga perdamaian” ke dua wilayah yang baru “merdeka” tersebut.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) Linda Thomas-Greenfield mengatakan pengumuman yang dikeluarkan oleh Putin menimbulkan ancaman langsung tidak hanya untuk Ukraina, tetapi untuk setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berdaulat lainnya.

“Presiden Putin sedang menguji sistem internasional kami. Dia menguji tekad kita dan melihat seberapa jauh dia bisa mendorong kita semua, ” kata Duta Besar Amerika Serikat Linda seperti dikutip dari CNBC.com, Selasa (22/02).

“Dia ingin menunjukkan bahwa melalui kekerasan, dia bisa membuat ‘lelucon’ di PBB. Kita harus bertindak bersama dalam menanggapi krisis ini.” lanjutnya.

Greenfield mengatakan Amerika Serikat akan mengungkap sanksi baru terhadap Rusia pada hari Selasa, dan mendesak negara-negara anggota untuk menjatuhkan konsekuensi berat pada Moskow.

“Serangan ke Ukraina adalah serangan terhadap kedaulatan setiap negara anggota PBB, dan piagam PBB,” ungkap Greenfiled.

Pertemuan tersebut juga mengikuti perkembangan konflik di mana eksalasinya meningkat dengan cepat, ketika Washington berlomba untuk mempersiapkan yang tampaknya tak terhindarkan dan Eropa bersiap terhadap hal yang diprediksi oleh Biden. Biden memprediksikan Januari akan menjadi Invasi terbesar sejak perang dunia ke II.

Saham berjangka mengalami penurunan yang tajam pada Senin malam. Sementara, harga minyak terus naik karena para pedagang juga terus memantau peningkatakan ketegangan yang terjadi. Belum ada dampak yang dapat jelas terlihat. Namun, jika ada, sanksi AS yang akan diberikan terhadap Rusia dapat berdampak pada pasar keuangan atau harga minyak.

Pada hari Senin, Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari, atau di wilayah yang disebut Republik Rakyat Donetsk atau Republik Rakyat Luhansk di Ukraina.

Tindakan itu sebagai respons atas deklarasi Putin bahwa Rusia akan mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri sebagai negara yang terpisah. Tetapi, pejabat Gedung Putih menolak untuk lebih merinci apa yang mungkin terjadi dalam putaran sanksi berikutnya.

Biden juga mengadakan pertemuan kedua Dewan Keamanan Nasional, Kemudian, , Biden berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dan dia juga berkomunikasi melalui sambungan telepon bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Pejabat Gedung Putih mengatakan AS telah membahas rencana dengan pemerintah Ukraina untuk merelokasi Zelenskyy ke Lviv, Ukraina dari Kyiv jika pasukan Rusia melancarkan serangan ke ibu kota - sebuah skenario di mana Baiden menyebut pejabat Amerika mempercayai hal tersebut akan mungkin terjadi.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri memindahkan staf diplomatiknya sendiri keluar dari Lviv dan melintasi perbatasan ke Polandia pada Senin malam.

“Personel kami akan secara teratur kembali untuk melanjutkan pekerjaan diplomatik mereka di Ukraina dan memberikan layanan konsuler darurat,” tulis Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pembaruan tersebut.

Blinken mengulangi seruannya agar orang-orang Amerika segera meninggalkan Ukraina, ia menambahkan bahwa situasi keamanan tetap tidak dapat diprediksi dan dapat memburuk dengan sedikit pemberitahuan. [ADT]