Sembilan Anak Disandera OPM, DPR: Jangan Sampai Nyawa Mereka Terancam!

Jakarta, IDM – Komisi XIII DPR RI mendesak pemerintah dan aparat keamanan bergerak cepat untuk menyelamatkan sembilan anak perempuan yang dilaporkan disandera kelompok bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Para korban disebut berusia 13 hingga 18 tahun. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, menilai penyanderaan terhadap anak di bawah umur merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan warga sipil sekaligus pelanggaran berat terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Mafirion, kondisi para korban menjadi perhatian utama karena mereka berada di wilayah yang masih memiliki tingkat kerawanan keamanan tinggi. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang berkepanjangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Usul KRI Ki Hajar Dewantara Dijual, Siapa Negara yang Bakal Memboyong Kapal Legendaris TNI AL?

“Setiap waktu sangat berharga. Ini bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan keselamatan dan masa depan anak-anak. Mereka seharusnya berada di lingkungan aman, mendapatkan pendidikan, dan tumbuh tanpa rasa takut,” ujar Mafirion di Jakarta, Kamis (20/8).

Mafirion meminta aparat keamanan tidak gegabah dalam mengambil langkah pembebasan.

Kecepatan, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan ketepatan strategi agar operasi tidak justru membahayakan para sandera.

Ia menekankan perlunya koordinasi terpadu antara pemerintah, aparat keamanan, serta pihak-pihak terkait dalam menentukan langkah terbaik untuk memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan selamat.

“Yang paling utama adalah bagaimana sembilan anak ini bisa kembali kepada keluarga dalam keadaan selamat. Aparat dan pihak terkait harus bekerja secara terpadu dengan perhitungan matang, tetapi tetap bergerak cepat,” tegasnya.

Baca Juga: Lima Kodam Baru Segera Hadir, Komisi I DPR: Langkah Strategis Perkuat Pertahanan Indonesia

Desakan itu menempatkan keselamatan sandera sebagai prioritas utama. Dalam kondisi penyanderaan, setiap keputusan harus mempertimbangkan posisi korban, kondisi lapangan, serta potensi eskalasi yang dapat mengancam keselamatan warga sipil.

Mafirion juga mendesak pemerintah memperkuat komitmen untuk memutus siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Menurutnya, masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan akibat konflik bersenjata.

Ia menilai anak-anak memiliki kerentanan berlapis ketika berada di tengah situasi konflik. Selain ancaman keselamatan fisik, pengalaman kekerasan dan penyanderaan berpotensi meninggalkan trauma serta mengganggu masa depan mereka.

“Harus ada ketegasan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua. Jangan sampai anak-anak yang tidak tahu apa-apa justru menanggung ketakutan dan trauma akibat konflik yang bukan bagian dari hidup mereka,” pungkas Mafirion.

Baca Juga: KRI Ki Hajar Dewantara Masuk Meja DPR, Nasib Kapal Perang TNI AL Kini Menanti Persetujuan

Sebelumnya, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dilaporkan menyandera sembilan warga sipil di Distrik Jila setelah terjadi kontak tembak dengan aparat TNI.

Kepolisian mengonfirmasi bahwa sembilan korban merupakan perempuan dengan rentang usia 13 hingga 18 tahun.

Kasus tersebut kini menjadi sorotan karena menyangkut keselamatan anak-anak di tengah situasi keamanan Papua yang masih menghadapi ancaman kelompok bersenjata.