Evaluasi Latsarmil SPPI, DPR Dorong Penguatan SDM Pendukung Sishankamrata

Jakarta, IDM – Tragedi meninggalnya peserta dalam pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi perhatian serius Komisi I DPR RI.

Meski dinilai sebagai musibah yang tidak diinginkan, peristiwa tersebut dinilai harus menjadi evaluasi untuk menyempurnakan sistem rekrutmen dan pola pelatihan guna mendukung pembangunan sumber daya manusia pertahanan yang lebih adaptif.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menegaskan program pembinaan semacam SPPI sejatinya memiliki posisi strategis dalam mendukung konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang selama ini menjadi fondasi pertahanan nasional Indonesia.

Baca Juga: Judi Online di Media Sosial Ancam Ketahanan Ruang Siber Nasional

Menurutnya, Indonesia membutuhkan semakin banyak warga negara yang memahami peran dan tanggung jawabnya dalam sistem pertahanan negara.

Maka, kata Daeng Ical, pelatihan yang membangun disiplin, wawasan kebangsaan, dan kesiapsiagaan nasional tetap memiliki relevansi dalam memperkuat ketahanan bangsa.

"Ini menjadi salah satu langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam sistem pertahanan negara. Filosofinya adalah menyiapkan komponen-komponen bangsa yang memahami bagaimana menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional," kata Daeng Ical.

Ia menjelaskan, kebutuhan memperkuat Komponen Cadangan (Komcad) TNI menjadi salah satu alasan penting perlunya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dasar mengenai pertahanan negara.

Ke depan, tidak hanya unsur masyarakat umum, tetapi juga ASN dan berbagai institusi lainnya diharapkan memiliki kapasitas untuk mendukung sistem pertahanan nasional apabila dibutuhkan.

Baca Juga: Dua Peserta Kopdes-KNMP Meninggal, DPR Minta Evaluasi Latsarmil

Namun demikian, Syamsu mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Salah satunya adalah adanya kesenjangan kemampuan fisik dan mental antara peserta dengan standar pelatihan yang diterapkan.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan kejutan fisik maupun psikologis bagi sebagian peserta ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan yang memiliki karakter semi-militer.

"Mungkin masih ada gap yang cukup lebar antara kemampuan peserta dengan tuntutan pelatihan yang diberikan. Karena itu, ke depan proses rekrutmen harus semakin memperhatikan kesiapan fisik dan psikis peserta agar mereka mampu menerima pembinaan dan percepatan kemampuan di bidang pertahanan," ujarnya.

Daeng Ical menambahkan evaluasi tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya pelatihan dilanjutkan.

Baca Juga: Diplomasi Parlemen Indonesia-Maroko Diperkuat untuk Mendukung Ketahanan Nasional Berbasis SDM

Fokus utama yang harus dilakukan adalah memastikan model pelatihan lebih adaptif terhadap karakteristik peserta dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi I, Daeng menuturkan prosedur awal seperti pemeriksaan kesehatan dan tahapan seleksi telah dijalankan sebelum pelatihan berlangsung.

"Semua prosedur sebelumnya sudah dijalankan, mulai dari pre-test hingga pemeriksaan medis. Ini adalah musibah yang tentu tidak kita inginkan. Namun, terlepas dari itu, pengawasan dan standar pelatihan perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegasnya.