Bumi Nusantara Kaya, Namun Rentan Tanpa Pertahanan Kuat

Oleh: Dr. Rasminto

Jakarta, IDM - Setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia memperingati Proklamasi Kemerdekaannya sebagai tonggak sejarah paling berharga. Namun, di tengah dunia yang makin penuh gejolak, kemerdekaan tak bisa hanya dikenang, melainkan mesti diperkuat. Tantangan global hari ini menuntut kesiapsiagaan dalam segala sektor, terutama pertahanan.

Laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2024 mencatat, belanja militer global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni USD 2.718 triliun. Asia menjadi kawasan dengan peningkatan paling signifikan, termasuk negara-negara ASEAN.

Singapura, misalnya, mengalokasikan 3,5 persen dari PDB untuk pertahanan, sementara Indonesia belum mencapai 1 persen, tepatnya hanya sekitar 0,7 persen PDB (setara USD 10,6 miliar).

Padahal, posisi geografis Indonesia jauh lebih kompleks dan strategis dibanding tetangga di kawasan. Dengan lebih dari 17 ribu pulau, wilayah maritim yang luas, dan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, Indonesia menyimpan kekuatan sekaligus kerentanan.

Baca Juga: Kesepakatan Dagang AS-Indonesia Buka Peluang Penguatan Alutsista dan Infrastruktur Militer

Data Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa 22 persen cadangan nikel dunia berada di tanah air. Belum lagi cadangan batu bara, sawit, gas alam, dan kekayaan laut yang belum tergarap optimal. Seperti diingatkan Halford Mackinder sejak awal abad ke-20, wilayah yang kaya dan strategis cenderung menjadi incaran perebutan kekuatan besar dunia.

Ancaman yang dihadapi saat ini tak lagi konvensional. Serangan bisa datang dalam bentuk siber, penguasaan data, manipulasi ekonomi, disinformasi, bahkan intervensi melalui teknologi asing. Edward Luttwak (1990), menyebut fenomena ini sebagai geopolitik berbasis ekonomi atau geo-economics, yakni serangan tanpa peluru, tapi bisa melumpuhkan kedaulatan.

Karena itu, penguatan pertahanan nasional tak bisa ditunda. Modernisasi alutsista menjadi keharusan, bukan hanya untuk memperkuat militer, tapi juga untuk membangun kemandirian industri pertahanan.

Perang di Ukraina dan eskalasi konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa pertahanan masa depan sangat bergantung pada teknologi tinggi seperti drone, rudal presisi, sistem pertahanan udara berlapis, hingga kecanggihan siber.

Barry Buzan (1993) menegaskan bahwa kemampuan teknologis adalah elemen kunci kekuatan negara dalam sistem internasional yang kompetitif. Namun, kekuatan tak semata bersumber dari senjata. Konstitusi Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 menegaskan konsep pertahanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Baca Juga: Survei: Mayoritas Responden Sebut Masalah Laut Cina Selatan akan Timbulkan Konflik Teritori

Presiden Prabowo Subianto menekankan dalam pidatonya di Istana Bogor (Setneg, 2025) bahwa “Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikad baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata‑kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan‑tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan… Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri".

Pernyataan Presiden ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dijamin oleh kemampuan untuk bertahan dan melindungi seluruh sumber daya yang dimiliki. Perlindungan terhadap rakyat dan kekayaan alam merupakan kewajiban utama negara.

Tantangan pertahanan ke depan membutuhkan pendekatan multidomain, yakni baik darat, laut, udara, siber, bahkan luar angkasa. Di sisi lain, pertahanan sosial berbasis masyarakat juga harus diperkuat. Program seperti Komponen Cadangan (Komcad), Komponen Pendukung (Komduk), pelatihan bela negara, dan penguatan logistik desa dapat menjadi fondasi pertahanan berbasis akar rumput.

Richard Ullman (1976) dalam tulisannya Redefining Security memperluas makna keamanan, bukan lagi hanya soal militer, tapi juga ketahanan pangan, energi, air, dan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia hari ini. Ketahanan nasional tak bisa dilepaskan dari kemampuan menjaga stabilitas politik, ketersediaan bahan pokok, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga: Thailand vs Kamboja: Indonesia Harus Hadir?

Negara seperti Indonesia memiliki modal sosial yang kuat. Komunitas adat, organisasi pemuda, dan jejaring masyarakat desa dapat dimobilisasi sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ketika negara kuat di atas dan rakyat kokoh di bawah, maka tak mudah bagi kekuatan eksternal menggoyahkan kedaulatan.

Joseph Nye (2011) pernah menyebut konsep smart power, gabungan dari kekuatan keras (hard power) dan lunak (soft power). Dalam konteks Indonesia, kekuatan budaya, sejarah, dan semangat gotong royong bisa menjadi daya tahan luar biasa bila dikelola dengan benar.

Kemerdekaan yang diraih pada 1945 merupakan hasil perjuangan kolektif, bukan hadiah. Maka tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengisinya dengan pembangunan strategis ada di tangan generasi hari ini. Momentum Agustus bukan sekadar seremoni tahunan, tapi ajakan untuk bersatu menjaga kedaulatan secara nyata.

Negara yang ingin disegani bukan negara yang agresif, tapi yang siap membela diri dan melindungi seluruh kekayaan miliknya. Pertahanan bukan pilihan, tapi syarat mutlak bagi kelangsungan sebuah negara.