Thailand vs Kamboja: Indonesia Harus Hadir?

Jakarta, IDM – Ledakan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di kawasan sengketa Preah Vihear bukan sekadar insiden lintas batas. Ini peringatan serius bahwa kawasan Asia Tenggara masih rapuh menghadapi konflik horizontal antarnegara.

Ketika roket-roket Grad menghantam pos militer Thailand dan jet tempur F-16 membalas dengan serangan udara ke Kamboja, ASEAN terlihat gagap. Tak ada pernyataan bersama, tak ada forum darurat, dan tak ada inisiatif konkret. Padahal, korban sipil berjatuhan dan ribuan warga sipil mengungsi.

Di tengah kevakuman inisiatif ini, satu pertanyaan kembali muncul: haruskah Indonesia hadir dan mengambil peran?

Legitimasi Historis dan Kepercayaan Strategis

Indonesia bukan pihak dalam konflik ini. Namun sejarah membuktikan bahwa justru ketika Indonesia tampil sebagai penengah, konflik di kawasan sering menemukan jalan keluar. Indonesia tidak hanya memiliki posisi geografis dan kapasitas diplomasi yang mumpuni, tetapi juga memiliki rekam jejak moral yang kuat.

Kita masih mengingat peran Indonesia di akhir Perang Dingin. Ketika Kamboja masih dilanda perang saudara, Indonesia, di bawah kepemimpinan Menlu Ali Alatas, memfasilitasi Jakarta Informal Meetings (JIM) yang membuka jalan menuju Paris Peace Agreements 1991. Misi perdamaian PBB (UNTAC) pun hadir setelah itu. Ini bukan sekadar mediasi, melainkan diplomasi aktif yang mengubah arah sejarah.

Peran ini kembali terlihat ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2011. Saat konflik perbatasan Thailand-Kamboja memanas, Indonesia tak sekadar menyerukan dialog. Kita menginisiasi shuttle diplomacy, membentuk Joint Border Committee, dan mengirim Indonesian Observer Team ke zona sengketa. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas, niat baik, dan yang terpenting, kepercayaan dari semua pihak.

Baca Juga: Survei: Mayoritas Responden Sebut Masalah Laut Cina Selatan akan Timbulkan Konflik Teritori

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali memainkan peran itu. Pendekatan aktif, relasi luar negeri yang semakin terbuka, dan kredibilitas personal Prabowo di kalangan pemimpin regional menjadi modal penting. Sinyal awal sudah tampak, diplomasi pertahanan Indonesia kembali aktif di forum strategis, dari Indo-Pasifik hingga ASEAN.

Hubungan Indonesia–Kamboja pun bukan sekadar formal. Pada awal 1990-an, saat menjabat sebagai Danpusdikpassus, Prabowo memimpin pelatihan militer bagi pasukan khusus Kamboja, yang juga mengenakan baret merah dan seragam seperti Kopassus. Ini menjadi fondasi kepercayaan militer yang langka dan tak tergantikan.

Sebaliknya, hubungan dengan Thailand juga kuat. Salah satu momen paling monumental adalah ketika terjadi pembajakan pesawat Garuda “Woyla” pada 1981. Pemerintah Thailand memberi izin penuh kepada Den 81 Kopassandha (sekarang Sat-81 Gultor Kopassus) untuk melancarkan operasi militer bersenjata di Bandara Don Muang, Bangkok. Operasi berhasil menyelamatkan sandera dan menumbuhkan kepercayaan strategis yang tak semua negara bisa peroleh.

Dua negara yang hari ini bertikai, masing-masing pernah mempercayakan hal paling sensitif: keamanan dan kehormatan, kepada Indonesia. Kamboja mempercayakan pelatihan pasukan elitnya; Thailand membuka wilayah strategisnya untuk operasi militer Indonesia. Kepercayaan seperti inilah yang menjadikan Indonesia unik di mata kawasan.

Dari Ambiguitas ASEAN ke Kepemimpinan Indonesia

Namun konflik ini tak bisa dibaca semata dari sisi historis atau simbolik. Ia menyimpan potensi eskalasi yang mengancam kawasan. Selain berisiko menyeret kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, konflik ini mengganggu stabilitas jalur darat ASEAN, dan bahkan bisa meluas ke jalur laut strategis seperti ALKI dan Laut Cina Selatan.

Kerapuhan respons ASEAN dalam situasi ini pun tak lepas dari ambiguitas internal yang masih membelenggu organisasi ini sejak awal berdirinya. Prinsip non-intervensi, konsensus, dan sensitivitas kedaulatan membuat ASEAN sering kali lambat bertindak, terutama dalam konflik antara anggotanya sendiri.

Dan dalam kasus Thailand-Kamboja, faktor geopolitik menambah rumit. Kamboja secara historis dan ekonomi semakin erat dengan Tiongkok, sementara Thailand secara tradisional menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Ketika dua negara yang sedang bertikai justru berada di spektrum orientasi strategis yang berlawanan, ASEAN pun cenderung memilih diam agar tidak meretakkan dirinya sendiri.

Indonesia, dengan posisinya yang relatif seimbang dan tidak memiliki kepentingan tersembunyi, justru menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masih dapat diterima oleh kedua pihak sebagai mediator yang legitimate.

Baca Juga: Kesepakatan Dagang AS-Indonesia Buka Peluang Penguatan Alutsista dan Infrastruktur Militer

Inisiatif seperti pembentukan ASEAN Rapid Mediation Taskforce, penguatan mekanisme early warning, hingga saluran komunikasi krisis antarnegara harus didorong. Lebih dari itu, Indonesia, Thailand, dan Kamboja secara reguler terlibat berbagai kegiatan dalam kerangka ADMM dan ADMM-Plus, termasuk latihan penanggulangan bencana, keamanan maritim, dan kontra-terorisme. Kolaborasi ini bisa menjadi landasan operasional untuk membangun kembali kepercayaan yang terkoyak akibat konflik.

Indonesia tidak datang sebagai pihak luar. Kita hadir sebagai mitra, sahabat, dan bagian dari rumah besar ASEAN yang ingin menyelamatkan fondasi kebersamaan yang nyaris runtuh.

Indonesia juga dapat mempertimbangkan skema diplomasi lanjutan melalui format bilateral dan trilateral yang fleksibel. Misalnya, pendekatan 2+1 antara Indonesia–Thailand–Kamboja di bawah kerangka informal, atau mendorong digelarnya ASEAN Special Summit on Border Conflict Resolution.

Ini bukan hanya untuk meredakan konflik saat ini, tetapi juga menjadi momentum reformasi kecil dalam mekanisme respons cepat ASEAN. Dengan pengalaman panjang sebagai fasilitator dialog, Indonesia mampu memosisikan diri tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai katalis integrasi kawasan yang adaptif terhadap krisis.

Kita Pernah dan Bisa Kembali

ASEAN sedang diuji. Bukan oleh kekuatan luar, tetapi oleh kegagalan internal dalam menjaga perdamaian antarsesama. Dan dalam setiap masa sulit, kawasan ini biasanya menoleh ke Indonesia.

Dulu, kita hadir memfasilitasi dan memediasi. Kini, saat peluru kembali meletus di Preah Vihear, Indonesia harus hadir kembali. Bukan dengan pengerahan kekuatan, tapi dengan menghidupkan kembali kekuatan diplomasi dan kepercayaan. (Khairul Fahmi – Analis Pertahanan dan Co-Founder ISESS)