Riset Kelautan Nasional Digodok Ulang, Bappenas Libatkan Pushidrosal, BRIN, dan Akademisi

Jakarta, IDM – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai merumuskan ulang arah riset kelautan nasional dengan menggandeng Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta kalangan akademisi dari berbagai universitas. Agenda ini dibahas di Jakarta, Kamis (2/10).

Dalam pertemuan tersebut, Komandan Pushidrosal Laksamana Madya Budi Purwanto memaparkan peran strategis Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional, mulai dari penyediaan peta laut Indonesia, keterlibatan dalam penataan pipa dan kabel bawah laut, hingga menjadi tim teknis dalam negosiasi batas maritim.

"Aspek hidro-oseanografi kini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di bawah Asta Cita 2.8 bidang pertahanan dan keamanan," ungkapnya, dikutip dari keterangan Dispen Pushidrosal, Jumat (3/10).

Dari sisi kebijakan pendidikan, Laksamana (Purn) Marsetio menekankan perlunya pusat laboratorium kelautan terpadu yang dapat digunakan bersama oleh perguruan tinggi berbasis kelautan dan perikanan.

Baca Juga: Pengamat: Prabowo Sosok Pemimpin Perekat Dunia

"Tanpa fasilitas riset bersama, kualitas dan arah penelitian kita akan berjalan sendiri-sendiri. Pushidrosal perlu diperkuat dari sisi anggaran agar bisa memimpin orkestrasi riset nasional," ujar Marsetio, selaku penasihat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, menghidupkan kembali gagasan Marine Science Education Project yang pernah dijalankan pemerintah empat dekade lalu. Ia menilai regenerasi ahli kelautan sudah mendesak.

“Banyak pakar generasi awal yang memasuki masa purna. Kita butuh jilid II agar muncul kembali bibit baru yang siap mengisi ruang strategis,” katanya.

Alex Soleman Wellem Retraubun dari Universitas Patimura mengamini hal tersebut. Menurutnya, kesenjangan akademik antara kampus di Jawa dan Indonesia bagian timur masih lebar.

"Program ini bisa jadi instrumen pemerataan, sekaligus sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) bidang maritim," tuturnya.

Baca Juga: RI Dinilai Butuh Menko Polkam yang Tak Hanya di Balik Layar, tapi Tampil sebagai Wajah Pemerintah

Dari BRIN, Augy Syahailatua memaparkan keberadaan pusat kolaborasi riset ekosistem perairan Indonesia timur yang dibentuk sejak 2022. Ia menyebut perhatian presiden pada riset kelautan sebagai momentum penting.

"Koordinasi lintas lembaga harus dipercepat agar tidak terjadi tumpang tindih penelitian," ujarnya.

Menutup rapat, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan perlunya penajaman usulan lintas sektor. Ia mengarahkan agar proposal kolaborasi disusun lebih rinci.

"Kalau dokumennya jelas dan konkret, Bappenas bisa langsung proses sebagai bagian prioritas nasional," tegasnya. (at)