RI Dinilai Butuh Menko Polkam yang Tak Hanya di Balik Layar, tapi Tampil sebagai Wajah Pemerintah

Jakarta, IDM – Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, Indonesia membutuhkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang mampu tampil sebagai wajah pemerintah.

Ini dikatakan Fahmi terkait reshuffle atau perubahan susunan kabinet Merah Putih, yang salah satunya pergantian Menko Polkam.

Posisi Budi Gunawan terkena reshuffle dan diganti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam sementara atau ad interim.

“Dalam konteks sekarang, Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah,” kata Fahmi kepada Indonesia Defense Magazine (IDM) saat ditanya kandidat Menko Polkam selanjutnya, Rabu (10/9).

Baca Juga: Bumi Nusantara Kaya, Namun Rentan Tanpa Pertahanan Kuat

Fahmi mengatakan, Menko Polkam selanjutnya harus bisa menjadi sosok yang menenangkan publik, menjembatani antarinstansi yang dipimpin, serta menjaga legitimasi pemerintah di tengah dinamika politik yang sensitif.

Adapun Kemenko Polkam mengoordinasikan kementerian dan lembaga strategis dengan spektrum luas seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, hingga TNI-Polri.

“Tanggung jawab Menko Polkam bukan sekadar teknis, tapi strategis, menyatukan arah kebijakan lintas sektor sekaligus menjadi wajah pemerintah dalam isu-isu politik dan keamanan yang sensitif,” ujar Fahmi.

Pemerintah bisa mencontoh saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Menko Polkam pada 2001-2004. Menurut Fahmi, SBY efektif menjaga keseimbangan TNI–Polri dan tampil sebagai komunikator publik pada masa transisi.

Fahmi juga mencontohkan saat Menko Polkam dijabat Djoko Suyanto era Presiden SBY atau Wiranto era Joko Widodo.

Baca Juga: Thailand vs Kamboja: Indonesia Harus Hadir?

“Djoko Suyanto juga solid karena kedekatan dengan Presiden SBY dan kapasitasnya merawat koordinasi lintas sektor. Wiranto juga cukup berhasil menjaga soliditas koordinasi antar-kementerian/lembaga maupun stabilitas politik dan keamanan di periode pertama pemerintahan Jokowi,” kata Fahmi.

Fahmi mengatakan, siapa pun yang dipilih Prabowo nanti, kriteria Menko Polkam harus jelas, yakni kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik.

Ia melanjutkan, secara tradisi, jabatan Menko Polkam diisi figur militer senior yang kuat secara politik, dekat dengan presiden, serta punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus.

"Namun, bukan berarti peluang sipil tertutup. Semua punya rekam jejak dan kapasitas masing-masing, tetapi yang lebih penting adalah apakah sosok tersebut mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik Kemenko Polkam itu sendiri,” tutur Fahmi. (nma)