ANALISA

Survei: Mayoritas Responden Sebut Masalah Laut Cina Selatan akan Timbulkan Konflik Teritori

Kapal coast guard Cina
Kapal coast guard Cina untuk wilayah Laut Cina Selatan (LCS). (Foto: Dok. China Coast Guard)

Jakarta, IDM – Survei dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai masalah Laut Cina Selatan (LCS) berpotensi menimbulkan konflik teritori atau wilayah.

Survei itu dipaparkan peneliti Litbang Kompas Dimas Okto dalam webinar bertajuk “Menjaga Kedaulatan dan Mencari Kawan di Laut Cina Selatan” yang digelar Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS), Kamis (17/7).

“Kalau kita mau tahu persepsi mayoritas responden mengenai apa yang menjadi potensi konflik antar-negara, khususnya di Laut China Selatan dan lebih umumnya di kedaulatan negara, isu yang paling akan memunculkan konflik negara yaitu mengenai wilayah atau teritori,” kata Dimas Okto.

Baca Juga: Menyulam Ingatan Kolektif: TNI, Rakyat, dan Republik yang Diperjuangkan

Mayoritas responden (46,9 persen) responden bahwa masalah LCS paling berpotensi menimbulkan konflik antar-negara. Disusul konflik sumber pangan (18,2 persen), sumber energi (17,3 persen), dan nasionalisme (14,5 persen). Sisa responden (3,1 persen) menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

“Ini yang menjadi menarik karena LCS ini kan berkaitan dengan teritori. Di dalamnya mungkin ada energi, isu mengenai nasionalisme, tetapi ada teritori yang diakui negara lain, kemudian mengkooptasi hak-hak atau garis-garis negara yang diakui sebelumnya,” kata Dimas Okto.

Secara umum, televisi menjadi media informasi hampir seluruh isu kedaulatan, yakni sumber energi, wilayah atau teritori, dan nasionalisme. Sementara isu mengenai sumber pangan lebih banyak diketahui melalui Tiktok.

Baca Juga: Mewujudkan Kesemestaan Pertahanan Nasional Melalui Strategi Tri Sula Nusantara

Mayoritas responden juga menilai kehadiraan Cina di Laut Cina Selatan menjadi ancaman bagi negara-negara ASEAN (76,6 persen) dan Indonesia sendiri (76,1 persen).

Responden juga diminta memilih negara atau kelompok negara yang akan menjadi mitra Indonesia untuk memperkuat kedaulatan, khususnya di LCS.

Mayoritas responden memilih ASEAN (21,4 persen), disusul Rusia (19,6 persen), Amerika Serikat (17,4 persen), dan Cina (11,9 persen).

Baca Juga: Kesepakatan Dagang AS-Indonesia Buka Peluang Penguatan Alutsista dan Infrastruktur Militer

Adapun survei dilakukan melalui jajak pendapat sambungan telepon terhadap 321 responden yang tersebar di Medan, DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Survei dilaksanakan menggunakan metode simpel random sampling dari database Litbang Kompas lewat instrumen kuesioner. Kriteria responden usia 17-60 tahun dengan margin of error lebih kurang 5,4 persen. Profil responden 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. (nma)

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.