AS Siap Jatuhkan Sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional

Jakarta, IDM – Pemerintahan Donald Trump tengah siapkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), institusi yang mengadili kejahatan perang dan genosida.

Melansir Reuters, Senin (21/9), dua sumber yang mengetahui hal itu menyatakan bahwa sanksi tersebut akan segera diumumkan. AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim dan jaksa ICC, namun tidak pernah menjatuhkan sanksi terhadap seluruh entitas mahkamah tersebut.

Baca Juga: Jika AS Serang Iran, Ini Peringatan IRGC

Sanksi AS dapat menghambat kinerja ICC. Sanksi menyeluruh yang diterapkan oleh Departemen Keuangan AS akan melarang warga negara dan perusahaan AS untuk menyediakan dana, barang, atau jasa kepada mahkamah tersebut tanpa izin dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (Office of Foreign Assets Control/OFAC).

Presiden ICC telah memeringatkan bahwa sejumlah kegiatan operasional yang dapat terdampak oleh sanksi meliputi perekrutan penyelidik, serta pelaksanaan transaksi keuangan sehari-hari, seperti pembayaran gaji bagi puluhan pegawai.

Baca Juga: Menlu Turki Sebut Pakta Pertahanan Makkah Menuju Tahap Institusionalisasi

ICC didirikan pada tahun 2002 oleh komunitas internasional untuk mengadili kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yurisdiksi hanya ditegakkan jika negara anggota tidak mampu atau tidak bersedia mengadili dengan hukum nasionalnya.

AS bukanlah anggota ICC dan menentang surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel termasuk Perdana Menteru Benjamin Netanyahu.