“Perlu diingat, saat ini kita bukan hanya sedang berada di tahun politik. Di sektor pertahanan, kita juga sedang menuju tenggat waktu pencapaian target kekuatan pokok minimum (MEF)”
Jakarta, IDM – Situasi geopolitik dan geostrategis yang dinamis dalam beberapa tahun belakang berpotensi munculnya ancaman pertahanan dan keamanan dalam negeri. Kebutuhan akan modernisasi alutsista dinilai menjadi mendesak demi asa menjaga negara. Untuk itu, Presiden Joko Widodo belum lama menyetujui penambahan alokasi pinjaman luar negeri (PLN) tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan sebesar USD 4,99 miliar.
Merespons penambahan anggaran tersebut, pengamat pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan jika hal tersebut wajar. Menurutnya, jangan dilupakan jika sektor pertahanan juga sedang menuju tenggat waktu pencapaian minimum essential force (MEF).
“Sebenarnya ya wajar saja. Perlu diingat, saat ini kita bukan hanya sedang berada di tahun politik. Di sektor pertahanan, kita juga sedang menuju tenggat waktu pencapaian target kekuatan pokok minimum (MEF),” jelas Fahmi kepada Indonesia Defense Magazine.
Baca Juga: Tingkatkan Mutual Trust hingga Jajaki Kerja Sama, TNI AU dan JASDF Gelar Intelligence Exchange
Menurutnya, secara faktual, pemerintah sedang dihadapkan pada masalah gap antara kondisi kekuatan faktual dengan kebutuhan penambahan dan peremajaan alutsista termasuk untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan alutsista yang sudah ada.
“Artinya, dalam hal ini pemerintah memiliki concern untuk mengejar target capaian dan menghindari potensi kegagalan operasional dan risiko insiden alutsista,” lanjutnya.
Selain itu, penambahan anggaran ini juga memberikan sedikit keleluasaan untuk dapat merealisasikan pembangunan postur pertahanan, termasuk sejumlah komitmen pembelian alutsista yang sudah ditandatangani sebelumnya.
“Serta kelanjutan rencana-rencana belanja lain dalam rangka akselerasi capaian MEF,” ucap Fahmi.
Baca Juga: Pengamat: Jabatan KSAD Harus Diisi Jangan Biarkan Kosong Berlarut-larut
Di sisi lain, penambahan anggaran yang cukup signifikan ini menurut Fahmi tentu memiliki dampak negatif. Penambahan anggaran berbasis utang, lanjutnya, bukanlah kebijakan yang baik di mata publik.
“Meskipun kita tahu bahwa selama ini belanja-belanja alutsista impor kita hampir selalu dilakukan melalui skema pinjaman luar negeri, karena bagaimanapun, akan ada konsekuensi secara jangka panjang bagi keuangan negara,” terang Fahmi.
“Ini ibarat buah simalakama. Di satu sisi, kondisi geopolitik yang sangat dinamis dan fluktuatif membutuhkan postur pertahanan yang kokoh. Di sisi lain, selalu ada risiko yang terkait perubahan peta ancaman dan kemampuan keuangan negara yang harus diwaspadai,” lanjutnya. (nhn)
