Membaca Dua Pesan Prabowo soal Organisasi TNI dalam Pidato HUT Ke-80

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan dua pesan khusus soal organisasi TNI dalam pidatonya pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Pertama, Prabowo memberikan izin kepada Panglima TNI dan kepala staf tiga matra agar pemilihan pimpinan di tubuh TNI tidak perlu memperhitungkan senioritas.

“Dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian, cinta Tanah Air,” ujar Prabowo.

Kedua, Kepala Negara meminta agar organisasi usang TNI dihapus. Prabowo memerintahkan Panglima dan kepala staf angkatan mengkaji terus perkembangan teknologi dan sains.

“Kaji terus organisasi, bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Baca Juga: Empat Prajurit di Perbatasan Dapat Penghargaan di HUT ke-80 TNI

Pemilihan pimpinan TNI

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengapresiasi permintaan Prabowo tersebut, terutama soal pemilihan pimpinan di TNI.

“Mengingat faktor senioritas seringkali diperhitungkan terkait promosi dan mutasi prajurit,” kata Anton kepada Indonesia Defense Magazine (IDM), Senin (6/10).

Sementara faktor lain, seperti riwayat pendidikan (umum, spesialis hingga iptek) dan riwayat penugasan terkadang bukan menjadi faktor kunci. Akibatnya, dugaan unsur favoritisme menjadi lebih dominan.

Anton menambahkan, pesan yang disampaikan Prabowo sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan internal TNI yang memangkas Masa Dalam Pangkat (MDP) perwira.

Peraturan Panglima TNI Nomor 15/2025 tentang Kepangkatan Prajurit TNI telah melakukan banyak penyesuaian sehingga perwira dengan masa dinas 21 tahun, yang telah mengikuti Sesko TNI/Lemhannas, kini sudah bisa dipromosikan menjadi perwira tinggi bintang satu.

Baca Juga: Polisi Beri Hadiah Kejutan untuk 6 Markas Komando di HUT ke-80 TNI

Sebelumnya, promosi bintang satu hanya dapat dilakukan pada perwira yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 25 tahun.

Anton melanjutkan, pernyataan itu juga sedikit banyak merefleksikan pengalaman pribadi Prabowo yang telah meraih pangkat Mayor Jenderal dengan masa dinas 21 tahun. Pada tahun 1995, Prabowo yang lulusan Akademi Militer 1974 menyandang pangkat bintang dua saat memegang jabatan Komandan Jendral Kopassus.

“Oleh karena itu, pimpinan TNI hendaknya memang memanfaatkan momentum untuk memperbaiki secara komprehensif perihal pembinaan karier prajurit. Patut diingat, penambahan usia pensiun perwira tinggi akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 3/2025 tentang TNI jelas menyimpan bom waktu semakin kusutnya problematika bottle neck di tubuh TNI,” kata Anton.

Dengan kata lain, penambahan usia pensiun akan dapat memperparah fenomena prajurit nonjob dalam institusi militer mengingat adanya pelambatan laju pensiun.

“Tentunya, ini akan membuat karier prajurit yang lebih muda terkendala dan tidak menutup kemungkinan fenomena nonjob meluas ke berbagai jenjang kepangkatan,” ujar Anton.

Baca Juga: Tiba November 2025, Dua Pesawat Baru T-50i Bakal Perkuat Skadron Udara 15

Anton berharap, penerapan merit based-system dalam karier prajurit dapat secara konsisten dan kontinyu diterapkan.

Ia menyatakan, unsur senioritas bukanlah sesuatu yang haram untuk dipertimbangkan dalam penentuan karier seseorang.

“Sebab, dalam menjadi calon pemimpin, sosok tersebut semestinya juga sudah kaya akan pengalaman, baik sifatnya tour of duty maupun tour of area, dan hal ini tentu akan berkorelasi dengan masa dinas,” kata Anton.

Di samping tentu saja, peluang akselerasi bagi junior yang memiliki talenta dan prestasi tetap harus dibuka.

“Oleh karena itu, perbaikan ke depan juga hendaknya lebih mengembangkan penerapan asas keterbukaan, akuntabel dan terencana termasuk dalam hal penggunaan diskresi pimpinan,” ucap Anton.

Selain itu, lanjut Anton, perbaikan pola karier tentu saja harus disertai dengan penataan kebijakan pensiun yang lebih baik.

“Mau tidak mau, kebijakan ‘resign by design’ harus disiapkan. Hal ini tentu saja harus mencakup penerapan wajib program Masa Persiapan Pensiun secara konsisten untuk semua jenjang kepangkatan terhitung satu tahun sebelum usia pensiun,” kata Anton.

Baca Juga: Tampil Memukau, KSAU Apresiasi Tim Demo Udara HUT ke-80 TNI

Penyempurnaan organisasi

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, setidaknya ada lima struktur komando yang mendesak untuk dibenahi dalam organisasi TNI.

“Yang paling mendesak adalah mengubah cara kita menggerakkan kekuatan tri-matra di lapangan,” ujar Fahmi saat dihubungi Indonesia Defense Magazine (IDM).

Pertama, struktur Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang dibentuk pada 2019. Selama ini, menurut Fahmi, peran Kogabwilhan cenderung koordinatif.

“Ke depan, perlu diberi wewenang operasional penuh, menjadi “theater command”, supaya aset darat-laut-udara di wilayah prioritas (ALKI, choke point, perbatasan) dapat diorkestrasi di bawah satu rantai komando. Dampaknya, keputusan lebih cepat, siklus dari intelijen ke eksekusi lebih pendek,” kata Fahmi.

Kedua, komando pertahanan udara nasional harus benar-benar terpadu di bawah payung komando yang kuat.

Radar, pesawat tempur, artileri/rudal pertahanan udara, kapal perang, arsenal laut, dan sistem peringatan dini harus berada dalam arsitektur terpadu, dalam hal ini Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

“Ini untuk menutup celah terhadap ancaman baru seperti drone, rudal jelajah, gangguan spektrum, yang butuh respons lintas kemampuan, bukan “kotak-kotak” matra,” tutur Fahmi.

Ketiga, terkait komando pengerahan siber dan antariksa, dari satuan ke komando. Menurut Fahmi, Satuan Siber TNI idealnya naik kelas menjadi Komando Siber dengan mandat defensif-ofensif yang jelas dan protokol kerja terkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Badan Intelijen Negara (BIN) di domain informasi.

Baca Juga: Jelang Latihan Bersama India, KRI John Lie-358 Uji Kemampuan VBSS di Selat Malaka

“Bersamaan itu, dibangun embrio unit antariksa (SSA, satkom, ISR satelit) untuk menopang C4ISR. Tanpa dua domain ini, operasi gabungan modern akan selalu tertinggal,” kata Fahmi.

Keempat terkait komando logistik gabungan. Fahmi mengatakan, duplikasi gudang, suku cadang, maintenance repair and overhaul (MRO), dan distribusi di tri-matra membuat readiness mahal sekaligus lambat.

“Komando logistik gabungan memungkinkan perencanaan kebutuhan, pre-positioning, dan mobilitas strategis lintas moda berjalan terpadu dan terhubung dengan industri pertahanan. Hasilnya, kesiapan naik, biaya turun, waktu tanggap memendek,” kata Fahmi.

Terakhir, perbaikan pada teritorial yang ringkas administrasi. Fahmi mengatakan, fungsi teritorial tetap vital, tetapi beban administratifnya perlu dirampingkan dan didigitalisasi.

“Fokus diarahkan pada ketahanan wilayah (HADR, mobilisasi, literasi keamanan, community engagement) lewat sinergi dengan Pemda/Polri. Tujuannya bukan mengurangi kehadiran TNI, melainkan membuatnya lebih relevan terhadap ancaman hibrida,” kata Fahmi. (nma)