Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Jadi OPM, Pengamat: Tidak Berarti Apa-apa

Jakarta, IDM – Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai jika pergantian penyebutan kelompok KKB menjadi OPM bukan hanya akibat penembakan terhadap Danramil Aradide.

Menurutnya, dengan atau tanpa penggantian sebutan, aksi penembakan maupun penyerangan sudah sering terjadi.

“Bahkan selama ini mereka kan memang mengklaim diri sebagai kelompok bersenjata yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI alias merdeka. Artinya, perubahan sebutan itu justru sesuai dengan klaim mereka,” kata Fahmi, Minggu (14/4).

Baca Juga: Jelang Pergantian KSAU, Pengamat Ungkap Empat ‘Pekerjaan Rumah’ TNI AU

Dengan diubahnya penyebutan menjadi OPM, lanjutnya, tidak mempunyai arti apa apa tanpa adanya perubahan kebijakan atau keputusan politik negara termasuk perubahan status dari kelompok kriminal bersenjata menjadi gerakan separatis bersenjata, tidak dimungkinkan adanya perubahan bentuk operasi militer selain perang (OMSP) di Papua.

“Jadi OMSP TNI dalam hal ini mestinya masih tetap seperti sebelumnya, yaitu OMSP perbantuan pada Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Bukan OMSP dalam rangka mengatasi gerakan separatis maupun pemberontakan bersenjata,” lanjut Fahmi.

Sebelumnya, berdasarkan surat perintah tertanggal 5 April 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan kepada Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari serta jajaran untuk menggunakan kembali sebutan OPM.

"Jadi dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) bersama dengan OPM," kata Agus di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta, Rabu, 10 April 2024.

Baca Juga: Pengadaan 2 Scorpene Bisa Jadi Efek Getar dan Tingkatkan Efektivitas Operasi Maritim

Agus pun menekankan TNI akan menindak tegas OPM. "Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara!" tegasnya.

Agus menyebutkan keberadaan TNI di Papua merupakan operasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, setiap wilayah punya karakter kerawanan dan TNI memiliki metode penyelesaian yang disesuaikan.

"Namanya operasi itu, dalam suatu wilayah itu ada operasi teritorial, intelijen, tempur. Bagaimana indeks kerawanan dari daerah yang ada di wilayah-wilayah tersebut, itu beda-beda. Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah," tutur dia. (nhn)