Djamari Chaniago Dilantik Jadi Menko Polkam, Pengamat Pertahanan: Rekonsiliasi dan Tradisi Militer di Balik Pilihan Prabowo

Jakarta, IDM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik sejumlah pejabat strategis dalam kabinetnya pada Rabu (17/9) di Istana Presiden, Jakarta. Salah satu sorotan utama adalah penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).

Pengamat pertahanan dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, menyebut penunjukan Djamari mengandung dua pesan penting dan satu catatan publik yang tak kalah relevan.

Pertama, Prabowo disebut sangat mempertimbangkan aspek senioritas, sejalan dengan tradisi militer yang menjunjung hierarki. Posisi Menko Polkam sebagai koordinator lintas lembaga seperti TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan menuntut figur yang memiliki legitimasi struktural dan simbolik.

Baca Juga: Bumi Nusantara Kaya, Namun Rentan Tanpa Pertahanan Kuat

Dengan pemberian gelar Jenderal Kehormatan, Djamari kini memiliki otoritas formal untuk mengoordinasikan para purnawirawan bintang tiga yang menduduki posisi strategis di kementerian terkait.

Kedua, penunjukan ini juga menunjukkan bahwa Prabowo tidak menjadikan masa lalu sebagai penghalang.

“Djamari, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira dan merekomendasikan pemberhentian Prabowo pada 1998, kini justru dipercaya menduduki jabatan tinggi. Ini menjadi simbol rekonsiliasi personal yang kuat,” tulis Edna.

Baca Juga: Thailand vs Kamboja: Indonesia Harus Hadir?

Kedekatan mereka bukanlah hal baru. Djamari adalah pengasuh Akabri angkatan 1974, letting Prabowo. Bahkan, Djamari pernah menjadi komandannya saat mereka sama-sama di Akabri. Hubungan ini berlanjut saat Djamari bergabung dengan Partai Gerindra, meski tidak menonjol di panggung politik.

Namun, penunjukan ini juga memunculkan kekhawatiran akan homogenitas perspektif dalam lingkaran pengambil kebijakan Polkam. Djamari, Prabowo, dan Sjafrie Sjamsoeddin berasal dari latar belakang militer dan angkatan 70-an, yang membawa serta pola pikir dan budaya dari era tersebut.

Sebelumnya, kehadiran Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dari latar belakang Polri sempat menghadirkan nuansa berbeda.

Baca Juga: RI Dinilai Butuh Menko Polkam yang Tak Hanya di Balik Layar, tapi Tampil sebagai Wajah Pemerintah

Edna menekankan pentingnya keterbukaan dan diskusi dalam proses pengambilan keputusan agar tidak terjebak dalam satu sudut pandang.

“Kebijakan Polkam harus mencerminkan keragaman perspektif, bukan hanya kesamaan latar belakang,” ujarnya. (nhn)