TNI baru saja mengeluarkan doktrin terbaru yang berjudul Perisai Trisula Nusantara (PTN). Doktrin ini akan menggantikan doktrin lama yaitu Tri Dharma Eka Karma atau Tridek (2018), sesuai dengan perkembangan zaman, tantangan dan kondisi global. Dari dokumen yang diperoleh ISDS ada beberapa catatan penting terkait doktrin terbaru ini.
Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), menggelar diskusi kelompok terarah (focus group discussion-FGD), dengan mengangkat tema “Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions”.
Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, mengatakan Korea Selatan merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik sejumlah pejabat strategis dalam kabinetnya pada Rabu (17/9) di Istana Presiden, Jakarta. Salah satu sorotan utama adalah penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI Marsma TNI Arief Handoyo mengungkapkan salah satu tantangan industri pertahanan dalam negeri adalah monopsoni.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa UU TNI dirumuskan untuk membatasi dan mempertegas jabatan sipil yang dapat diisi oleh para prajurit TNI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan generasi muda TNI tak pernah menikmati dwifungsi yang terjadi di masa lalu.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi membeberkan proses perekrutan prajurit yang nantinya akan ditempatkan di Kementerian/Lembaga sesuai Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI.
Rencana revisi UU TNI saat ini menjadi polemik. Banyak mata yang menyoroti RUU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat memunculkan sentimen dwifungsi ABRI.