Pengamat Militer: Pemerintah ke depan Sadari Urgensi Tingkatkan Kapabilitas Pertahanan Siber

Jakarta, IDM - Imbas dari diserangnya Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas mengakibatkan 210 instansi pemerintah terdampak yang mengakibatkan layanan publik berbasis digital terganggu. Kebocoran ini dianggap menjadi kegagalan pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Pemerintah ke depan perlu berbenah jika tidak ingin kejadian ini berulang.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut jika pemerintahan Indonesia ke depan akan dipimpin oleh militer.

Dalam visi-misinya presiden terpilih Prabowo Subianto, ungkap Fahmi telah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapasitas badan pertahanan siber.

Baca Juga: Helikopter Puspenerbal Simulasi Pengiriman Logistik dengan Kapal Perang Turki di Laut Mediterania

“Artinya, pemerintahan mendatang menyadari urgensi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dan akan concern pada upaya membangun infrastruktur keamanan siber,” ucap Fahmi kepada IDM, Senin (1/7).

Ia melanjutkan, ancaman siber memiliki kecenderungan bersifat hibrida, di mana ancaman memiliki karakteristik ancaman militer maupun nonmiliter sekaligus, maka lembaga yang menanganinya juga harus memiliki kapabilitas pertahanan dan keamanan sekaligus.

“Pekerjaan rumah dalam mewujudkan visi-misi siber Indonesia yang komprehensif dan tidak parsial itu masih banyak. Dalam konteks pertahanan, saat ini serangan siber baru diakomodir sebagai salah satu bentuk ancaman pertahanan lewat UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN),” jelas Fahmi.

Baca Juga: Masyarakat Sumsel Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Gunung Dempo

“Tapi aturan itu belum mendefinisikan dengan jelas, apakah serangan siber itu masuk ke bentuk ancaman militer, nonmiliter, hibrida atau bisa ketiga-tiganya, sehingga perlu ada pengaturan lebih jelas agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan problem ego sektoral,” lanjutnya.

Pemerintah, kata Fahmi, perlu menelaah dan memetakan postur siber nasional secara sistemik.

“Baik di TNI, Polri, bahkan di kementerian/lembaga pemerintah seperti Kemenkominfo dan BSSN. Mulai dari SDM, infrastruktur, sampai koneksitas antar lembaga dan matra,” kata Fahmi. (nhn)