TB Hasanuddin Sarankan Evaluasi Keterlibatan Indonesia dalam BoP demi Konsistensi Politik Bebas Aktif

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam kerja sama Board of Peace (BoP).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan luar negeri Indonesia tetap sejalan dengan prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi.

TB Hasanuddin menilai evaluasi diperlukan agar posisi Indonesia di kancah internasional tetap konsisten dan tidak menimbulkan persepsi yang beragam di tengah dinamika geopolitik global.

“Indonesia sudah terlibat dalam BoP. Namun agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan polemik, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan langkah yang paling tepat, termasuk opsi untuk meninjau kembali keikutsertaan tersebut. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif,” ucap TB Hasanuddin, Selasa (3/3).

Baca Juga: DPR Kutuk Agresi Israel-AS ke Iran, Desak Perang Segera Diakhiri

TB Hasanuddin memaparkan sejumlah pertimbangan yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, ia mengingatkan bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas aktif, yakni tidak berpihak pada kekuatan tertentu dan tetap aktif mendorong perdamaian dunia.

Karena itu, setiap bentuk kerja sama internasional perlu dipastikan selaras dengan prinsip tersebut.

Kedua, ia menilai sikap Indonesia terhadap dinamika konflik internasional, termasuk ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, perlu dikomunikasikan secara jelas agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan.

“Indonesia harus tetap menunjukkan komitmen pada penghormatan kedaulatan negara dan penyelesaian konflik melalui jalur damai,” tegasnya.

Baca Juga: Konflik Pakistan vs Afghanistan Memanas, Komisi I Minta Opsi Evakuasi Disiapkan

Ketiga, ia menyoroti sensitivitas isu Palestina. TB Hasanuddin mengingatkan bahwa langkah apa pun yang diambil Indonesia perlu mempertimbangkan persepsi masyarakat Palestina, termasuk dinamika di Gaza.

Ia menyinggung adanya pernyataan dari Hamas yang menyampaikan pandangan terkait keberadaan pasukan asing di wilayah tersebut.

Keempat, dari sisi anggaran, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengalokasikan sumber daya negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Dalam situasi fiskal yang menantang, pemerintah tentu perlu mempertimbangkan prioritas penggunaan anggaran secara cermat,” katanya.

Baca Juga: DPR: Konflik Iran-AS dan Israel Bisa Meluas jadi Perang Regional

Kelima, ia menilai Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam dinamika geopolitik kawasan yang kompleks dan berpotensi memengaruhi kepentingan nasional.

TB Hasanuddin mengemukakan, usulan evaluasi tersebut bukan berarti Indonesia mengurangi komitmen terhadap perdamaian dunia.

Sebaliknya, langkah itu justru dimaksudkan untuk memastikan Indonesia tetap konsisten sebagai negara yang independen, menjunjung tinggi kedaulatan, serta mengedepankan diplomasi dalam setiap penyelesaian konflik.

“Prinsip bebas aktif adalah fondasi kebijakan luar negeri kita. Karena itu, setiap keputusan strategis perlu dipastikan tetap berada dalam koridor tersebut,” pungkasnya. (Ykb)