DPR Desak Evaluasi Misi UNIFIL, Keselamatan Prajurit Harus jadi Prioritas

Jakarta, IDM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mendesak pemerintah segera melakukan langkah konkret menyusul insiden ledakan yang kembali melukai prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Dalam peristiwa terbaru tersebut, tiga prajurit Indonesia dilaporkan terluka, dengan dua di antaranya mengalami luka serius.

Anton menegaskan keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama, mengingat mereka menjalankan tugas kemanusiaan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca Juga: Komisi I Jadwalkan Pemanggilan Menhan Usai Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

“Atas kejadian yang menimpa prajurit kita, tentunya harus ada tindak lanjut segera untuk mengutamakan keselamatan prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon,” ujar Anton.

Anton pun mengecam keras serangan yang menyebabkan jatuhnya korban di kalangan pasukan perdamaian.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan prajurit, tetapi juga melanggar norma hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap pasukan non-kombatan.

Baca Juga: Gempa dan Tsunami Kecil di Sulut, Puan Maharani Tekankan Evakuasi Cepat dan Informasi Akurat

Ia menekankan bahwa kehadiran TNI dalam misi UNIFIL bukan untuk terlibat dalam konflik bersenjata, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan.

“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian. Mereka adalah duta bangsa dalam misi kemanusiaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anton menyatakan sejalan dengan pandangan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa situasi keamanan di wilayah penugasan UNIFIL yang semakin tidak kondusif harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Baca Juga: DPR Desak PBB Usut Tuntas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi, termasuk opsi pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman hingga penghentian sementara operasi.

“Tindakan tegas sebagai bentuk pengutamaan keselamatan prajurit perlu segera dilakukan, seperti pemindahan lokasi penugasan atau penghentian sementara misi,” katanya. (Ykb)