DPR Siap Dalami Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Jakarta, IDM – Dugaan keterlibatan aparat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, mendapat sorotan serius dari DPR RI.

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkap adanya empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Baca Juga: Komisi I Minta Kasus Penyiraman Aktivis Diusut hingga ke Akar

Ia menilai, dugaan keterlibatan unsur intelijen menjadikan perkara ini tidak bisa dipandang sebagai kasus kriminal biasa.

Menurut TB Hasanuddin, kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadi taruhan utama dalam penanganan kasus ini. Oleh karena itu, setiap proses hukum harus berjalan terbuka dan sesuai prinsip keadilan.

Ia juga mengingatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mengatur mekanisme pengawasan yang ketat, baik secara internal oleh lembaga intelijen maupun eksternal oleh DPR RI, khususnya Komisi I.

Baca Juga: Ketua DPR Sebut Idul Fitri 1447 H jadi Momentum Perkuat Persatuan Bangsa

Dalam konteks tersebut, Komisi I DPR RI memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah dan institusi terkait guna meminta penjelasan serta memastikan penyelidikan berjalan menyeluruh.

TB Hasanuddin menyebut penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat.

“Ini bukan kasus biasa. Ada kepercayaan publik yang harus dijaga, sehingga prosesnya harus transparan dan akuntabel, " ucapnya.

Baca Juga: Komisi I DPR Desak Pengusutan Transparan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

“Dengan dasar itu, Komisi I DPR RI memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan institusi TNI, guna meminta penjelasan serta mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus ini,” tambahnya.

TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat, demi menjaga integritas institusi serta memastikan keadilan bagi korban.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Ykb)