TB Hasanuddin Ingatkan Wacana Pajak Kapal di Selat Malaka Bisa Picu Konflik Internasional

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti wacana pemerintah untuk menarik pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, mulai dari pelanggaran hukum internasional hingga memicu ketegangan diplomatik baru di kawasan.

Menurut TB Hasanuddin, gagasan pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka tidak bisa dilihat semata sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara.

Sebab, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang tunduk pada aturan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menjamin hak lintas transit bagi kapal-kapal asing.

Baca Juga: Di Forum IPU Istanbul, DPR Desak Dunia Bersatu Hentikan Agresi Israel

Ia mengatakan dalam Pasal 38 UNCLOS disebutkan bahwa kapal memiliki hak lintas transit tanpa hambatan, sedangkan Pasal 44 melarang negara tepi menghambat atau menunda pelayaran internasional di selat.

“Dalam perspektif hukum internasional, Selat Malaka merupakan perairan alami yang digunakan untuk pelayaran internasional, bukan seperti Terusan Suez atau Panama yang dapat dikenai tarif khusus melalui perjanjian tertentu,” kata TB Hasanuddin, Jumat (24/4).

TB Hasanuddin menilai jika Indonesia tetap memaksakan kebijakan tersebut, maka risikonya bukan hanya kritik dari dunia internasional, tetapi juga potensi konflik diplomatik dengan negara-negara pengguna jalur tersebut.

Ia mengingatkan Selat Malaka bukan hanya kepentingan Indonesia, melainkan juga menyangkut kepentingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang sama-sama memiliki wilayah di selat tersebut.

Baca Juga: Komisi I DPR Dorong Indonesia Ambil Peran Aktif Perpanjang Gencatan Senjata Iran-AS

Maka dari itu, keputusan sepihak untuk mengenakan pungutan terhadap kapal bisa memicu friksi regional.

“Tanpa kesepahaman dengan negara-negara tepi Selat Malaka, kebijakan ini bisa memicu ketegangan baru dan dianggap melanggar prinsip kebebasan navigasi internasional,” ujarnya.

Selain aspek diplomasi, TB Hasanuddin juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam pengawasan dan penegakan aturan di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut.

Menurutnya, tanpa kapasitas pengawasan yang kuat, kebijakan tersebut justru dapat menciptakan persoalan baru di lapangan.

Baca Juga: Soal Kapal AS di Selat Malaka, DPR: Tak Perlu Khawatir

Ia pun meminta pemerintah menghitung ulang rencana tersebut secara matang dari sisi hukum, diplomasi, dan operasional, agar tidak menjadi kebijakan yang kontraproduktif terhadap kepentingan nasional.

“Pemerintah perlu melakukan kalkulasi yang matang. Jangan sampai niat meningkatkan pemasukan negara malah merusak reputasi Indonesia di mata dunia,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana menarik pajak di Selat Malaka ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menilai Indonesia perlu mulai memanfaatkan posisi strategisnya dalam jalur perdagangan global, termasuk dari lalu lintas kapal di Selat Malaka.

“Indonesia ini berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita kenakan charge. Ini perlu dipikirkan,” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta. (Ykb)