Satgas MTF Peringati HUT ke-1 Korps Hukum TNI AL di Lebanon

Jakarta, IDM - Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL, memperingati HUT ke-1 Korps Hukum TNI AL di Lebanon, Jumat (7/7).

Tugas-tugas bidang hukum di lingkungan TNI AL telah dijalankan sejak pembentukan Korps Khusus pada 1970 dan diperkuat dengan peresmian organisasi Dinas Hukum Angkatan Laut (Diskumal) pada 1992.

Kontribusi TNI AL dalam pemeliharaan perdamaian dunia melalui pengiriman Satgas MTF, selalu mengikutsertakan perwira Korps Hukum dalam susunan personelnya.

Baca Juga: Pendidikan Kopassus 2023: Longmars Lintasi Batas Jabar-Jateng di Gunung Beleketebe

"Perwira Korps Hukum menjadi bagian dari motor ketaatan hukum prajurit Satgas terhadap berbagai aturan hukum termasuk yang diberlakukan PBB," ujar Dansatgas MTF Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh, dikutip dari keterangan Dispenal, Senin (10/7).

"Perwira Hukum berperan membangun kesadaran hukum dan memberikan pencerahan kepada para prajurit," imbuh John.

Sementara itu, Letda Laut (H) Dzulkarnain Alghafuru S yang dipercaya sebagai perwira hukum Satgas MTF dengan tugas penting sebagai penasihat hukum Dansatgas untuk mendukung keberhasilan misi di Area of Maritime Operation yang sangat kompleks dan dinamis.

Perwira hukum juga berkontribusi memberikan rekomendasi kepada MTF Commander yang saat ini dijabat perwira tinggi berkebangsaan Jerman dalam menyusun aturan pelibatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), maupun kebijakan untuk keberhasilan misi.

Baca Juga: 42 Petembak Kopassus Ikuti Seleksi Lomba Tembak AARM-31/2023

Selain itu, Perwira Hukum juga terlibat langsung dalam melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut berdasarkan kebijakan politik negara.

Dalam berbagai upaya penegakan hukum di laut, ada keputusan penting yang diambil, di antaranya upaya pencarian dan penyelamatan terhadap 232 pengungsi yang kapalnya tenggelam di Laut Mediterania.

Walaupun tidak secara spesifik disebutkan dalam mandat PBB, namun langkah penyelamatan oleh Satgas tersebut adalah wujud kepatuhan hukum yang mendapat respon positif dari dunia internasional dan menjadi rujukan dalam penyusunan SOP UNIFIL. (at)