Panglima AL Belanda Peringatkan Ancaman Sabotase Kabel Bawah Laut dan Celah Hukum UNCLOS

Jakarta, IDM – Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Laksamana Madya Harold Liebregts, memperingatkan munculnya celah hukum kritis dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Regulasi maritim global tersebut dinilai gagap membendung taktik perang asimetris modern, terutama ancaman sabotase kabel bawah laut dan operasi zona abu-abu (grey-zone operations).

Harold menegaskan, fondasi UNCLOS yang dirancang pada abad ke-20 kini keteteran menghadapi pergeseran peta konflik digital. Menurutnya, ancaman terbesar dekade ini bukan lagi invasi armada militer konvensional antarnegara, melainkan kelumpuhan infrastruktur vital bawah air (critical underwater infrastructure).

Baca Juga: KSAD Maruli Buka Suara Soal Film “Pesta Babi”

"Infrastruktur di dasar laut, seperti pipa energi dan kabel serat optik internet global, merupakan tulang punggung peradaban modern. Sabotase di wilayah ini bisa terjadi tanpa peringatan dan mampu mematikan ekonomi suatu negara dalam sekejap," ujar Harold dalam simposium maritim internasional di Jakarta, Senin (18/5).

Ia membeberkan, para aktor geopolitik saat ini mengeksploitasi hukum internasional dengan menggunakan armada kapal hantu (shadow fleets) serta milisi sipil sebagai proksi. Taktik asimetris bawah ambang batas perang terbuka ini sengaja dipakai untuk menciptakan penyangkalan publik (deniability) dan mengaburkan akuntabilitas hukum.

Pernyataan Harold sekaligus mematahkan pandangan skeptis Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang sempat berseloroh di acara yang sama, generasi muda enggan mendalami hukum laut karena dianggap tidak menghasilkan uang. Harold langsung membantah hal tersebut dengan mengaitkan stabilitas maritim terhadap isi dompet masyarakat dunia.

"Hukum laut itu mengatur bisnis global. Jika pelayaran internasional terganggu akibat pengabaian hukum, efek domino inflasi dan lonjakan harga barang di pasar swalayan akan langsung memukul kesejahteraan rumah tangga secara global," kata Harold.

Baca Juga: Tiap Tahun TNI AD Target Bentuk 150 Batalion Teritorial Pembangunan

Sebagai langkah konkret, Harold menyatakan solusi terbaik menghadapi sengkarut ini adalah memperketat pengawasan operasional secara transparan di laut, bukan meninggalkan UNCLOS.

Oleh karena itu, kunjungan kapal perang fregat Belanda HNLMS De Ruyter ke Surabaya saat ini menjadi bagian dari diplomasi pertahanan untuk memperkuat kolaborasi taktis bersama TNI AL. Harold mendesak peningkatan kesadaran domain maritim dan pertukaran informasi intelijen sebagai investasi mutlak demi melindungi jalur logistik dunia dari ancaman sabotase. (at)