Panglima AL Belanda Bedah Akar Ketegangan Geopolitik Laut Modern

Jakarta, IDM – Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Laksamana Madya Harold Liebregts, membedah akar ketegangan maritim yang kerap melanda perairan dunia saat ini. Harold menilai sengkarut tersebut bersumber dari benturan kepentingan klasik antara negara yang menginginkan laut bebas sebagai jalan tol logistik dunia dan negara maritim yang ingin melindungi wilayahnya.

Dalam simposium maritim internasional di Jakarta, Senin (18/5), Harold mengungkit kembali perdebatan sejarah hukum laut abad ke-17. Konflik pemikiran kuno tersebut mempertanyakan apakah laut itu bersifat terbuka untuk semua orang atau justru tertutup dan wajib dikontrol oleh negara terdekat.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Buka Fakta di Balik Kunjungan ke AS, Tegaskan Tak Ada Komitmen Overflight

Menurut Harold, negara-negara maritim Barat sejak dulu hingga kini selalu condong pada prinsip kebebasan berlayar (freedom of navigation). Mereka memandang laut lepas sebagai urat nadi perdagangan global yang tidak boleh diklaim secara sepihak oleh kekuatan mana pun demi kelancaran arus barang dan energi.

Sebaliknya, Harold sangat memahami mengapa negara berkembang, termasuk Indonesia pada masa lampau, memiliki insting protektif atau perlindungan ketat yang sangat kuat terhadap wilayah perairan mereka. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kehadiran armada laut asing dari jarak jauh sering kali datang bukan untuk berdagang secara damai, melainkan sebagai instrumen pemaksaan kehendak dan penjajahan.

"Benturan antara mobilitas global dan otoritas lokal ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus. Sebagian negara mengutamakan kebebasan akses, sementara sebagian lain berfokus pada kewenangan keamanan wilayah pantai mereka," ujar Harold.

Baca Juga: Bahas Alutsista, Panglima AL Belanda Soroti Poros Kapal Selam RI-Belanda ke Prancis

Ia menegaskan, kehadiran Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada akhirnya lahir untuk mendisiplinkan ketegangan sejarah tersebut melalui jalan kompromi. Regulasi maritim internasional ini berhasil menyeimbangkan hak lintas damai bagi kapal asing sekaligus mengakui kedaulatan penuh negara kepulauan (archipelagic state) seperti Indonesia.

Guna menjaga keseimbangan hukum tersebut di era modern, Harold menyerukan pentingnya konsistensi perilaku seluruh angkatan laut di lapangan, bukan sekadar perdebatan teks di ruang sidang. Penegakan aturan maritim secara transparan menjadi kunci utama untuk meredam ego geopolitik yang berpotensi memicu konflik terbuka di jalur-jalur pelayaran strategis dunia. (at)