KSAD: Penanganan Konflik Papua Tugas Kita Bersama

Bandung, IDM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi keynote speaker pada seminar ‘Peran TNI AD dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua’ yang digelar di Seskoad, Bandung, Kamis (14/9).

Dalam paparannya, Dudung menegaskan bahwa persoalan Papua selalu dikaitkan dengan latar belakang sejarah. Banyak tokoh-tokoh separatis OPM yang terus berupaya mengangkat persoalan Papua di forum internasional dengan memunculkan kasus-kasus HAM masa lalu, sampai isu kesenjangan sosial dan kesejahteraan yang dirasakan rakyat Papua.

Untuk itu, konsep pola operasi terpadu dalam penanganan konflik Papua harus melibatkan seluruh komponen bangsa.

Baca Juga: Hadapi Era Pertempuran Modern, KSAD Minta Seskoad Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Melalui seminar ini, Dudung juga berpesan kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dan ingin melepaskan diri dari Indonesia dapat tergerak hatinya untuk bersama-sama membangun Papua menjadi damai agar kesejahteraan dapat dicapai.

“Semua pihak, termasuk rakyat Papua di daerah rawan, sangat merasakan dampak konflik. Di mana aksi kekerasan dan kekacauan yang terjadi telah membawa kesulitan di bidang ekonomi. Kondisi Papua saat ini jauh lebih baik, karena satuan-satuan TNI yang ditugaskan di Papua telah banyak berbuat dengan berbagai upaya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,“ kata Dudung.

Dudung mengatakan, berbagai program pembangunan di Papua tidak berjalan lancar karena gangguan dan aksi teror kelompok separatis Papua masih marak terjadi. Hal tersebut dikuatkan oleh data Kogasgab TNI di Papua.

Baca Juga: Operational Staff Exercise Super Garuda Shield 2023 Resmi Ditutup

Hingga Agustus 2023 ini, tercatat telah terjadi 95 aksi teror OPM, termasuk 43 kali aksi penembakan terhadap aparat TNI-Polri dan masyarakat sipil, yang mengakibatkan 80 orang menjadi korban (32 orang meninggal dunia dan 48 lainnya luka berat dan ringan). Ada pula aksi pembakaran fasilitas umum seperti sekolah maupun puskesmas. Semua tindakan tersebut sengaja dilakukan OPM untuk menekan rakyat Papua agar mendukung keinginan OPM.

“Kalau kita tanya rakyat Papua, pada umumnya mereka berharap Papua aman. Jadi rakyat Papua itu menginginkan kondisi damai, aman, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik,“ ujar mantan Panglima Kostrad ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga menegaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.

Baca Juga: Fregat Perusak Kawal Rudal KRI RE Martadinata-331 Berganti Komandan

Pertama memberikan dukungan pengamanan pembangunan di Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, komunitas adat terpencil, serta membangun komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas-ormas dalam mewujudkan percepatan pembangunan.

Tugas kedua, lanjutnya, yaitu satuan TNI melaksanakan tugas operasi di Papua, baik operasi tempur maupun operasi Intelijen sebagai pengamanan wilayah. Sementara tugas ketiga yaitu, meyakinkan bahwa TNI mendapatkan dukungan instansi terkait, agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal.

“Ini yang saya katakan, bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, TNI tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Sebab penanganan Papua bukan hanya tugas TNI. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai instansi kementerian dan lembaga pemerintah untuk bersama-sama dalam percepatan pembangunan Papua sangat penting, karena kemampuan TNI juga terbatas,” ungkap Dudung. (nhn)