Jakarta, IDM – Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Nugraha Gumilar buka suara terkait pengamanan Puspom TNI di Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya penjagaan ini tidak terkait kasus yang tengah ramai dibicarakan akhir-akhir ini yaitu diduga anggota Densus 88 membuntuti Jampidsus Kejagung.
“Tidak ada kaitannya dengan kasus yang ramai dibicarakan, pelaksanaan pengamanan yang dilakukan normal seperti biasanya tidak ada yang istimewa,” kata Kapuspen kepada wartawan, Minggu, (26/5).
Baca Juga:Â Taruna Tingkat III AAU Bersiap Jelang Latihan Cakra Wahana Paksa, Asah Kemampuan Navigasi Udara
Ia menjelaskan terkait pengamanan Kejagung oleh Pom TNI dilaksanakan dengan dasar Kejagung dengan TNI yang telah menandatangani MoU No4 Thn 2023 & No NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.
“Ruang lingkup MoU tersebut pada pasal 7 diantaranya adalah penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan (seperti JAM Pidmil) dan dukungan bantuan pers TNI dalam pelaksanan tugas dan fungsi kejaksaan. Bantuan pengamanan sdh dilaksanakan jauh sebelumnya dalam rangka dukung giat gakkum karena kita disana ada Jam Pidmil,” jelas Kapuspen.
Baca Juga:Â Satgas Yonif 509 Berbagi Alas Kaki dan Borong Hasil Tani Masyarakat Papua
Sebelumnya dalam rilis yang disampaikan Puspom TNI diposting di akun Instagramnya @puspomtni yang akhirnya dihapus disebutkan beberapa personil Puspom TNI dikerahkan ke Kejagung untuk peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh anggota Densus 88.
“Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut. Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman. Pengamanan ini mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area Kejaksaan Agung,” tulis Puspom TNI. (rr)
