Daftar Ancaman Nonmiliter Berdasarkan Perpres 111/2025: Penyebaran Ideologi Terlarang-Serangan ke Obvitnas

Jakarta, IDM – Pemerintah memetakan ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg).

Menurut Perpres tersebut, ancaman nonmiliter merupakan usaha dan kegiatan tanpa bersenjata yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dan Modi Hasilkan Komitmen Pengembangan Konektivitas Maritim Sabang-Andaman

“Ancaman tersebut berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi,” tulis Perpres tersebut.

Rinciannya, penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme dan penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring atau judi online, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal (illegal trafficking), perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang, dan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual Transgender, and Queer (LGBTQ).

Di samping itu, terdapat beberapa ancaman lain seperti bencana alam, kerawanan kebocoran instalasi nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif, serangan siber, serangan terhadap objek vital nasional (obvitnas), dampak pemanasan global, dan wabah penyakit.

Baca Juga: Prajurit TNI AD Bakal Diawasi Ketat, KSAD Perintahkan Hal Ini ke Komando Utama!

Lewat Perpres tersebut, pemerintah juga memetakan ancaman hibrida yang merupakan perpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa.

Daftar ancaman hibrida antara lain serangan siber terintegrasi, serangan drone, penyalahgunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan gangguan terhadap Command, Control, Communications, Computers, Cyber-Defense, Combat Systems, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C6ISR).