PARLEMEN

AI Bikin Modus Scam Makin Canggih, Komisi I Minta Pemerintah Perkuat Benteng Digital

Ahmad Iman Sukri
Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri.Dok. DPR RI

Jakarta, IDM – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru dalam pemberantasan penipuan digital di Indonesia.

Kemampuan teknologi meniru suara, memanipulasi identitas, dan menghasilkan komunikasi palsu membuat masyarakat semakin sulit mengenali perbedaan antara interaksi asli dan modus kejahatan.

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan literasi digital untuk melindungi masyarakat.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan dan pengawasan infrastruktur komunikasi harus menjadi prioritas.

Ia menilai maraknya penipuan digital membutuhkan perubahan pendekatan, dari yang sebelumnya lebih banyak menekankan kewaspadaan individu menjadi penguatan pencegahan secara sistemik.

“Literasi itu penting, tetapi warga tidak bisa terus disuruh waspada sendirian. Kalau nomor penipu masih mudah beredar, sewaspada apa pun warga akan tetap kalah cepat,” ujar Iman.

Besarnya ancaman tersebut tercermin dari laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Hingga pertengahan 2026, lembaga tersebut menerima 608.168 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun.

Sementara dana yang berhasil diamankan baru sekitar Rp674 miliar.

Tidak hanya itu, Global Anti-Scam Alliance 2025 mencatat 66 persen orang dewasa Indonesia pernah mengalami percobaan penipuan, dengan rata-rata 55 kali dalam setahun.

Iman menilai penipuan digital telah berkembang menjadi persoalan sistemik.

Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan seluruh ekosistem digital memiliki mekanisme perlindungan yang memadai.

Ia meminta Komdigi memperkuat pengawasan registrasi nomor seluler sekaligus meningkatkan tanggung jawab perusahaan telekomunikasi dan platform digital dalam mendeteksi serta menghentikan aktivitas mencurigakan.

“Saya mendorong Komdigi memperkuat pencegahan dari hulu, mulai dari registrasi nomor seluler sampai tanggung jawab platform. Ukurannya harus jelas: berapa nomor penipu yang berhasil dihentikan,” tuturnya.

Iman juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga. Menurutnya, penanganan penipuan digital tidak akan efektif apabila data dan kewenangan masih terfragmentasi di berbagai institusi.

Ia mengakui pemerintah telah mendorong perusahaan telekomunikasi mengembangkan fitur anti-scam. Namun, kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan, pertukaran informasi, serta penindakan yang terintegrasi.

Iman berharap pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber di Komisi I DPR RI dapat menjadi fondasi untuk membangun tata kelola keamanan siber yang lebih kuat.

“RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sedang dibahas, dan saya ingin pembagian tanggung jawab antarlembaga makin jelas. Jangan sampai korban bingung harus mengadu ke mana,” pungkasnya.

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Satelit

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan

Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA