PARLEMEN

DPR Desak Bareskrim Bongkar Mafia Perekrut WNI ke Rusia, Telusuri Aliran Dana Kripto

Rano Alfath
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath.Dok. DPR RI

Jakarta, IDM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mendesak Bareskrim Polri mengusut tuntas jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dikirim ke Rusia untuk kepentingan militer.

Ia menilai, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak boleh berhenti pada penangkapan perekrut di lapangan, tetapi harus membongkar pihak-pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Rano mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran Bareskrim Polri yang telah mengungkap lima perkara dugaan TPPO.

Namun, ia secara khusus menyoroti dua perkara perekrutan WNI ke Rusia yang diduga menggunakan modus tawaran pekerjaan sipil, seperti tenaga logistik dan tenaga medis.

Menurutnya, janji pekerjaan yang ditawarkan kepada calon korban harus menjadi pintu masuk penyidik untuk menelusuri keseluruhan rantai perekrutan.

Pasalnya, keputusan para korban untuk berangkat diduga didasarkan pada informasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang kemudian mereka hadapi.

“Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas. Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut,” ujar Rano.

Sorotan Rano semakin menguat setelah Bareskrim mengungkap dugaan adanya pembayaran sebesar 1.000 dolar AS melalui dompet aset kripto kepada perekrut untuk setiap WNI yang berhasil diberangkatkan.

Informasi tersebut menjadi petunjuk penting untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan perekrutan terorganisasi lintas negara.

Rano pun meminta penyidik menelusuri transaksi tersebut dengan mencocokkan bukti pembayaran, komunikasi digital, dokumen perjalanan, hingga keterangan para korban.

Langkah itu diperlukan guna mengidentifikasi siapa yang menjadi penyandang dana, pemberi instruksi, serta pihak yang mengendalikan operasional perekrutan.

“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting karena orang yang berhadapan langsung dengan korban bisa saja hanya mengetahui sebagian dari rangkaian perekrutan,” tegasnya.

Selain pengusutan pidana, Rano menekankan pentingnya langkah perlindungan terhadap WNI yang diduga masih berada di wilayah konflik.

Ia meminta Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI untuk memastikan keberadaan serta kondisi setiap korban.

Ia juga mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menelusuri pihak-pihak yang memfasilitasi keberangkatan para korban.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dilibatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan bagi korban maupun keluarga yang menghadapi ancaman.

Rano turut menyoroti pengaduan keluarga enam WNI kepada Kementerian Hak Asasi Manusia.

Keluarga meminta pemerintah membantu memastikan keselamatan anggota keluarganya dan mengupayakan kepulangan mereka.

Bahkan, terdapat laporan mengenai dugaan permintaan uang agar korban dapat kembali ke Indonesia.

“Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pertanyaan pertama mereka sangat sederhana. Di mana anggota keluarga saya, apakah dia selamat, dan siapa yang bisa saya hubungi untuk mendapatkan kabar yang benar?, " katanya.

Ia meminta pemerintah menyediakan satu jalur komunikasi resmi agar keluarga memperoleh informasi yang terverifikasi dan perkembangan penanganan secara berkala.

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Satelit

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan

Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA