Usai Tragedi Bekasi Timur, DPR Desak Pemerintah Bongkar Penyebab Kecelakaan Kereta

Jakarta, IDM – Kecelakaan kereta api yang terjadi di lintasan kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam memicu sorotan serius dari DPR RI.

Insiden yang melibatkan rangkaian KRL, sebuah taksi, dan KA Argo Bromo itu menyebabkan korban meninggal dunia serta sejumlah korban luka yang kini masih menjalani perawatan.

Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, menyampaikan belasungkawa atas tragedi tersebut sekaligus mendesak agar seluruh pihak terkait mengutamakan penanganan korban tanpa terkendala urusan administratif.

Baca Juga: Israel Pasang Spanduk Militer di RS Indonesia Gaza, Komisi I: Ini Pelanggaran Serius Hukum Humaniter

Menurut Sofwan, dalam situasi darurat, fokus utama harus diarahkan pada keselamatan dan pemulihan korban, termasuk menjamin akses layanan medis dan pembiayaan melalui skema asuransi.

“Dalam situasi darurat, tidak boleh ada hambatan, termasuk faktor administrasi. Penanganan medis harus menjadi prioritas utama, termasuk kemudahan pembiayaan melalui asuransi,” ujar Sofwan, Selasa (28/4).

Selain penanganan korban, DPR juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan.

Sofwan menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian, terutama di lintasan padat yang dilalui kereta komuter dan kereta jarak jauh.

Baca Juga: Soal Kapal AS di Selat Malaka, DPR: Tak Perlu Khawatir

Menurutnya, kecelakaan beruntun seperti ini mengindikasikan adanya celah serius dalam sistem mitigasi dan pengawasan operasional.

“Perlu dijawab bagaimana sistem monitoring maupun petugas di lapangan bisa gagal mendeteksi atau mengantisipasi laju KA Argo Bromo hingga menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya laporan masyarakat mengenai dugaan gangguan teknis pada armada taksi listrik yang terlibat dalam kecelakaan.

Baca Juga: Praka Rico Gugur di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan UNIFIL

Menurutnya, aspek ini harus menjadi bagian dari investigasi agar penyebab insiden bisa terungkap secara utuh.

Pemerintah, lanjut Sofwan, harus terbuka dalam mengungkap seluruh kemungkinan penyebab, termasuk melakukan inspeksi terhadap armada transportasi yang terlibat, guna memastikan keselamatan publik di masa mendatang.

“Seluruh kemungkinan penyebab harus dibuka secara transparan sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” pungkasnya. (Ykb)