TNI AD Komitmen Proses Hukum Oknum Prajurit yang Langgar Aturan di Masyarakat

Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menegakan disiplin dan memproses hukum setiap pelanggaran oknum prajurit di masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5).

Baca Juga: Soal Izin Lintas Udara, Menhan Sjafrie: AS akan Ikuti Aturan Kita

"Terkait berbagai peristiwa yang melibatkan oknum prajurit, komitmen TNI AD dalam menegakkan disiplin dan memproses setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Maruli seperti dikutip keterangan Dispenad, Rabu (20/5).

Lebih lanjut dalam rapat tersebut juga dibahas terkait kesiapan operasional satuan dan kemampuan prajurit guna menghadapi dinamika ancaman yang berkembang semakin kompleks dan multidimensional. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan ialah pengembangan Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) di berbagai wilayah.

Baca Juga: Rencana RI Bangun 750 Yonif TP, Menhan Sjafrie: Negara Regional Ada yang Kaget

“Program ini sangat baik direncanakan. Harapannya tiap kabupaten nantinya memiliki satu batalion, ditambah batalion-batalion kecabangan seperti pertahanan udara, Armed, Zeni, dan sebagainya. Hampir seluruh daerah menanyakan kapan pembangunan satuan tersebut dilaksanakan di wilayah mereka,” ujar Maruli.

Ia memastikan bahwa TNI AD terus mendukung berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, dan penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rr)