Tanggapan TNI AD Soal Temuan Komnas HAM Peristiwa Ledakan Munisi

Jakarta, IDM – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menanggapi temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa ledakan munisi yang menyebabkan 13 orang meninggal di Garut, Jawa Barat.

Menurut Wahyu, TNI AD prinsipnya menghargai temuan ini termasuk dari seluruh pemangku kepentingan lainnya.

"Sehubungan dengan temuan Komnas HAM yang telah dipublikasikan, dapat saya sampaikan pada prinsipnya TNI AD senantiasa menghargai setiap saran, temuan, tanggapan, maupun rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan," kata Wahyu kepada Indonesia Defense Magazine, Sabtu (24/5).

Baca Juga: Skadron Udara 31 Tingkatkan Kesiapan dan Kemampuan Awak Pesawat Melalui Simulasi Jettison Cargo

Lebih lanjut Wahyu mengatakan seluruh masukan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan nantinya.

"Kami menegaskan kembali komitmen TNI AD untuk selalu terbuka dan menghargai setiap masukan konstruktif dari berbagai pihak," jelas Wahyu.

Sebelumnya dalam siaran persnya, Jumat (24/5) Komnas HAM membeberkan temuan terkait peristiwa ledakan munisi di Garut. Temuan tersebut diantaranya adanya pelibatan sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi militer, total ada 21 orang warga sipil.

Baca Juga: Lanudal Biak Komitmen Punya Hanggar Sendiri, Sudah Dua Tahun Menunggu

Disebutkan pula mereka dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas dengan upah Rp150.000 ribu per hari. Para pekerja ini terkoordinir dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dalam proses pemusnahan amunisi baik dengan pihak TNI maupun Polri.

Kemudian temuan lain yaitu ledakan berasal dari detenator sisa. Denator biasanya akan ditenggelamkan ke dasar laut untuk mempercepat proses disfungsi. Namun pada hari tersebut dipilih dengan cara menimbun menggunakan campuran urea.

Dalam temuan tersebut Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Panglima TNI, kementerian terkait dan juga pemerintah provinsi terkait. (rr)