Pushidrosal Bidik Standardisasi Profesi Hidrografer di Kementerian hingga BUMN

Jakarta, IDM – Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) mendorong standardisasi profesi pemetaan laut agar berlaku di luar instansi militer. Penguatan ini berjalan untuk menjamin legalitas serta akreditasi para ahli pemeta laut pada skala nasional.

Usulan pembentukan jabatan fungsional hidrografer tersebut nantinya menyasar para profesional yang bekerja di sejumlah kementerian, lembaga pemerintah, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Komandan Pushidrosal (Danpushidrosal) Laksdya TNI Budi Purwanto menyodorkan skema tersebut saat menemui Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Jakarta, Selasa (7/7). Pertemuan ini membahas regulasi karier nasional berbasis kompetensi yang berkiblat pada standar global.

Baca Juga: TNI AL Riset Kapal Selam Nirawak KSOT Berbasis AI

Dorongan penyetaraan profesi kian kuat pascaterbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional. Aturan anyar ini mengukuhkan Pushidrosal sebagai Otoritas Hidrografi Nasional yang memegang hak penuh dalam menerbitkan lisensi resmi bagi surveyor laut.

Otoritas ini memproduksi peta laut yang memiliki karakteristik teknik dan dasar hukum berbeda dengan peta darat. Seluruh proses pembuatan peta wajib mematuhi ketentuan ketat Organisasi Hidrografi Internasional (International Hydrographic Organization/IHO) demi menjamin keselamatan navigasi di perairan Indonesia.

Di kancah internasional, Indonesia menorehkan pengaruh kuat dengan menduduki kursi salah satu dari sepuluh anggota tetap Dewan IHO. Bahkan, Danpushidrosal kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan IHO.

Melihat posisi strategis tersebut, Laksdya TNI Budi Purwanto menilai pemenuhan aspek sumber daya manusia yang mumpuni menjadi harga mati dalam pengelolaan hidrografi nasional.

Baca Juga: TNI Perkuat Ketahanan Pangan lewat Panen Cabai di Wilayah Perbatasan

"Seorang hidrografer dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman sesuai standar internasional untuk melaksanakan seluruh tahapan survei hidrografi, mulai dari perencanaan, akuisisi data, pengolahan, pengendalian mutu, hingga penyusunan produk hidrospasial," tegas Budi, dikutip dari keterangan Dispen Pushidrosal, Rabu (8/7).

Untuk mencetak kualifikasi tersebut, Pushidrosal mengoptimalkan pusat pendidikan internal yang mengantongi akreditasi resmi dari Dewan Internasional untuk Standar Kompetensi Surveyor Hidrografi dan Kartografer Kelautan (International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers/IBSC). Lembaga pendidikan ini memastikan seluruh lulusan memenuhi standar kompetensi global.

Penerapan jabatan fungsional yang terstandardisasi akan meratakan kualitas SDM hidrografer di sejumlah instansi negara. Regulasi karier ini sekaligus menjadi instrumen vital untuk mengamankan jalur pelayaran serta mendukung pembangunan nasional.