HANKAM

Pimpin Rapim TNI 2023, Panglima TNI Tekankan Netralitas Jelang Pemilu

Panglima TNI
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo saat Rapim TNI 2023 di Museum Satria Mandala, Jakarta. (IDM/Septo Kun Wijaya)

Jakarta, IDM - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan sejumlah pengarahan kepada ratusan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2023 yang berlangsung di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan, Kamis (9/2).

Yudo mengatakan, Rapim TNI yang bertajuk "TNI Patriot NKRI Siap Mendukung Pembangunan Nasional" merupakan implementasi dari Rapim TNI-Polri yang sebelumnya digelar Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).

"Ini sebagai penjabaran Rapim TNI-Polri, sekarang kita laksanakan Rapim TNI yang intinya adalah penekanan atau arahan Panglima TNI untuk jajaran agar melaksanakan tugas di 2023 di bidang tadi," kata Yudo.

Panglima TNI
Suasana saat Rapim TNI 2023 di Museum Satria Mandala, Jakarta. (IDM/Septo Kun Wijaya)

Bidang kerja yang dimaksud adalah bidang pengawasan, bidang perencanaan, intelijen, operasi dan latihan, personel, logistik, teritorial dan komlek. Saat memaparkan fokus dari masing-masing bidang, Yudo juga menyoroti sejumlah isu yang ia minta untuk betul-betul diterapkan dalam tubuh TNI.

Salah satu isu yang ditekankan yakni netralitas TNI jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Ia meminta setiap personel TNI untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

"Terlebih ke depan menghadapi pemilu 2024 nanti, dari sekarang saya sudah tekankan pada mereka untuk menjaga netralitas TNI dan tidak melakukan politik praktis," tegas Yudo.

Rapim TNI 2023 dihadiri oleh 289 peserta dari tiga matra dan Mabes TNI. Secara rinci, angka tersebut terdiri dari 4 pimpinan TNI, 46 Pejabat Mabes TNI, 95 TNI AD, 75 TNI AL, 58 TNI AU dan 11 orang pejabat luar struktural TNI.

Selain memberikan pengarahan kinerja sepanjang tahun 2023, dalam giat tersebut Yudo juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada 20 prajurit dari tiga matra yang berprestasi dan terbukti menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat.

Baca: 170 Prajurit Wanita TNI AD Resmi Dilantik Jadi Sersan Dua

Penghargaan lainnya juga diberikan kepada enam satuan kerja (satker) TNI yang menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Kemenpan-RB. Enam satker tersebut yakni Pussenarmed, Kodiklatad, Brigif PR 18/Trisula Divif 2 Kostrad, Puspomad, Pusdikarhanud Kodiklatad, Pushidrosal dan Lanud Roesmin Noerjadin.

Yudo mengungkapkan, pemberian penghargaan secara terbuka kepada satker dan prajurit tersebut  dilakukannya untuk memacu personel dan satker lain untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk NKRI. (un)

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.